Hari Ini Jabatan Bupati Jombang Berakhir

JOMBANG – Masa jabatan Bupati Jombang telah berakhir. Hal itu setelah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melayangkan surat pemberhentian jabatan dikediaman bupati, kemarin (26/3).

Diumumkannya surat pemberhentian masa jabatan Suyanto sebagai Bupati Jombang NO :170/155/415:23/2008 yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2008 oleh Ketua DPRD Halim Iskandar itu. Setelah mengacu pada pasal 29 Undang-undang Pemda No 23 tahun 2004 tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
“Ini Asas hukum yang harus dilewati, bukan berarti sepihak. Namun itu sudah aturan perundang-undangan,” terang Halim Iskandar saat Jumpa Pers di pendopo kemarin.
Dikatakan Halim, diharapkan setelah bupati menerima surat tersebut, selebihnya bupati harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) paling lambat 30 hari.
“Waktunya cuma satu bulan dari sekarang, selebihnya LPJ itu sudah harus ada di kantor DPRD,” imbuh Halim.
Halim juga mengatakan, pasca pemberhentian ini di umumkan agenda-agenda strategis yang berkaitan dengan peminjaman hutang luar negeri selayaknya ditinggalkan. Dengan alasan sudah menyalahi aturan.
“Kalau sudah tidak menjabat. Ya,,tidak boleh, sangat dilarang itu,” tambahnya.
Selain itu Ketua DPRD Jombang ini juga menambahkan, surat pemberhentian yang diumumkan tersebut merupakan proses pendididkan politik bagi masyarakat. Pasalnya, ambang batas proses pemilihan kepala daerah sudah mulai dekat.
“Jadwal Pilkada sudah diambang pintu, jadi terus terang ini memang sebuah cermin pendidikan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Menaggapi hal itu, Suyanto, merasa sangat berterimakasih kepada DPRD mengenai pemberitahuan akhir masa jabatan dirinya itu. Menurutnya, dasar perundang-undangan adalah harga mati yang patut di hormati.
“Saya sangat menghargai surat pemberitahuan itu dan lagi sudah seharusnya hal itu diberitahukan ,” ujar Suyanto sembari tersenyum.
Dikatakan Suyanto, setelah dirinya menerima surat yang ditandatangani oleh ketua DPRD itu. Dirinya berjanji bakal memenuhi semua syarat yang sudah terlampir mengenai penyusunan LPJ dan pelarangan mengikuti agenda-agenda strategis.
“Dalam jangka satu bulan bakal saya selesaikan, namun kalau tidak boleh menghadiri agenda strategis, seperti mengambil porsi Hutang kepada pihak Luar Negeri, toh Jombang itu tidak ada pertambangan kan,”katanya.
Selain itu Suyanto berhara, hal ini bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat, terlebih untuk tetap tunduk terhadap aturan.
“Bupati saja harus menghormati undang-undang masak rakyatnya tidak,”imbuhnya.
Ditegaskan dia, proses ini merupakan porsi sistem demokratsisasi bangsa yang harus dijunjung tinggi. Apalagi dirinya berharap jalan untuk mencalonkan diri kembali sebagai bupati bakal berjalan mulus.
“Kalau seperti ini kan enak, saya bisa tetap maju dalam suksesi pilkada 23 juli mendatang,” pungasnya.
Sekedar cacatan, agenda pemberitahuan pemberhentian Suyanto sebagai Bupati Jombang periode 2003-2008 ini dihadiri oleh seluruh jajaran kepala dinas dalam lingkup pemerintahan Kab Jombang. Diantaranya, Kepala Kejaksaan, Kapolres, KPU dan DPRD. Namun Wakil Bupati Jombang tidak tampak dalam acara tersebut.(amer)
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=26474&kat=Daerah