Dana ADD Dipangkas Lewat Pihak Ketiga

JOMBANG-Janji Bupati, Suyanto, yang menjamin bakal tidak ada pemotongan dalam penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) bagi 306 desa yang ada di wilayah Kabupaten Jombang. Saat ini, disinyalir 'meleset'. Pasalnya, di Kecamatan Mojoagung, pihak Camat malah melakukan pemotongan sebesar 1,8 juta bagi tiap-tiap desa. Dengan dalih administrasi dan pembuatan Surat Pertangung Jawaban (SPJ).

Selain untuk administrasi dan SPJ. Imam Sudjiono, Camat setempat, yang telah dituding memotong anggaran negera untuk desa itu, juga mengeluarkan kebijakan, memwajibkan bagi setiap perangkat, untuk menyumbang pembuatan baliho bupati suyanto, sebesar Rp 500rb per desa yang diambilkan dari dana ADD itu.

Ironisnya, Imam Sudjiono, Camat Mojoagung itu, menampik tudingan tersebut, Dirinya mengatakan, bahwa sepeserpun tidak tahu menahu soal pemotongan ADD yang dituduhkan beberapa Kades kepadanya itu. Menurutnya, tudingan yang dilayangkan kepadanya itu cuma isu.

“Ya, wajarlah, namanya orang besar kan pasti ada yang tidak senang. Saya sepeserpun tidak merasa memakan dana itu kok,” kelit orang nomor satu di kecamatan Mojoangung itu.

Dikatakan Imam, tuduhan yang dilayangkan kepadanya itu, berbau politis. Hal itu, menurut Imam, masih sangat wajar-wajar saja. Selain dirinya sebagai Camat, kebijakan yang sering dia keluarkanpun memang sangat ekstrim dan terkadang juga sering berseberangan dengan beberapa Lurah.

“Memang, semanjak saya disini saya tidak disenangi oleh beberapa perangkat. Kebijakan saya kan kadang berseberangan dengan mereka,” imbuhnya.

Ditambahkan Imam, sunat-menyunat ADD itu tidak dia lakukan sama sekali. Dan dia sendiri mengaku tidak memakan duit itu. Menurutnya, pos pencairan dana ADD itu tidak melalui dirinya lantaran mekanismenya langsung kedesa-desa, melalaui Bank Jatim.

“Pencairan dana ADD itu tidak melalui saya, tapi langsung ke dessa-desa. Untuk itu mana mungkin say melakukan pemotongan. Saya berani bersumpah mas. Demi Alloh, mas saya tidak melakukannya,” tangkis Imam seraya memelas.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Daerah (Kabawasda) Jombang, Chairil Hariya Udaya ketika dikonfirmasi terkait dugaan sunat-menyunat Anggaran Dana Desa (ADD) yang terjadi di Kecamatan Mojoaguang beberapa hari yang lalu. Mengelak, jika laporan beberapa Kades Mojoagung itu sudah masuk di database Kabawas.

Menurut Chairil, laporan yang sudah dia terima dari Tim Pemeriksa (TP) yang bertugas di kec tersebut tidak mengindikasikan adanya penyimpangan. Sebab, lanjut Kabawasda itu, hasil pemeriksaan dan laporan yang sudah disetor TP tersebut, tidak menujukkan adanya penyimpangan apalagi pemotongan.

“Tidak ada mas, kalaupun ada saya dikabari dong. Kitakan sama-sama menjalankan pengawasan,“ ujar Chairil diplomatis.

Sayangnya, satatemen Chairil ini berbalik arah dengan statemen salah satu Tim Pemeriksa yang tidak mau disebutkan namanya. Tim Pemeriksa tersebut mengatakan, bahwa laporan yang dilakukan beberapa Lurah kepada pihak Bawasd, sudah dilaporkan sejak tanggal 18 februari lalu. Malahan, menurut TP itu, Kabawas sendiri yang menerima laporan tersebut.

“Waktu itu saya sedang melakukan pemeriksaan rutin. Ketika di Desa Kauman, baru saya dikasih laporan beberapa Lurah terkait pemotongan ADD yang dilakukan Camat Imam Sudjiono itu,” terang perempuan berambut ikal itu via telfon.

Perempuan tersebut juga mengatakan, jika laporan yang dia berikan ke Atasannya itu sudah dari dulu. Malahan ada tandatangan lurah yang melapor. Namun, sayangnya perempuan tersebut lupa hari dan tanggalnya.

“Laporan itu memang ada tanda tangannya. Dan sudah saya serahkan ke Kabawas. Kalau pingin lebih jelasnya Tanya aja ke Kabawas,” ungkapnya.

Lebih dalam lagi, sikap Camat Mojoagung yang melakukan pemotongan dengan dalih memborong SPJ, yang seharusnya SPJ itu dibuat sendiri oleh Lurah. Ditentang oleh sejumlah Kades setempat, lantaran kebijakan Camat melakukan pemborongan SPJ itu tidak mencerminkan sikap memberdayakan perangkat desa.

Rahmad Jaya, Kepala Desa (Kades) Kauman, yang menentang keras ulah Camat tersebut, mengatakan, bahwa program ADD tahap pertama yang mencapai Rp 60-80 juta untuk masing-masing desa itu, tidak seharusnya di potong. Karena anggaran itu untuk pembangunan desa, bukan untuk kantong Camat.

Dikatakan dia, potongan sebesar Rp 1,8 juta perdesa itu, dilaksanakan di 16 desa dari 18 desa yang ada di Mojoagung. Satu desa yang tidak dipotong itu adalah Desa Kauman, dan satu desa lagi dikembalikan, namun pengembalian itu hanya Rp1,50ribu, artinya pemotongan untuk Desa Gambiran hanya Rp 800ribu.

“Khusus untuk Desa Kauman, pemotongan itu tak berlaku. saya memang sengaja menolak, karena menurut saya camat sudah kelewatan. Tapi untuk Gambiran, uangnya dikembalikan tapi itupun tidak utuh,” ujar Yaya, Panggilan akrabnya.

Yaya menambahkan, jika pemotongan ADD itu sepertinya sudah disusun rapi oleh Camat. Sebelum terjadi pemotongan, seluruh Kades setempat sempat diminta Camat untuk berkumpul di Desa Mancilan. Dari situlah keputusan untuk melakukan pemotongan dana ADD Rp 1,8 juta perdesa itu mulai di jalankan.

Di tambahkan dia lagi, pemotongan yang terdesain secara rapi itu memang tidak melibatkan Camat secara langsung. Namun, Camat tersebut memberikan instruksi kepada dua orang suruhan mereka. Sebagai kordinator pencairan dana di Bank Jatim.

“Camat tidak melakukan pemotongan secara langsung. Tapi di manggunakan pihak ketiga,” terang Yaya.

Dikatakannya, diruangan Bank Jatim itu lah, kordinator pencairan dari kecamatan langsung melakukan pemotongan. Saat beberapa kades mengambil dana ADD itu di Bank. Kades Tedjo dan Bendahara Desa Mancilan yang ditunjuk sebagai kordinator kecamatan. Langsung melakukan pemotongan. Dengan dalih disuruh Camat.

Selain pemotongan dana ADD, pihak camat juga melakukan pemotongan bantuan Tunjangan Kekurangan Penghasilan (TKP) dari sejumlah perangkat desa. TKP untuk lurah dipotong Rp100rb, sementara Sekretaris Desa (Sekdes) dipotong Rp 150rb, dengan dalih pembuatan stiker Bupati.

“Aksi yang dilakukan Camat Mojoagung ini sudah menyalahi aturan. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa, itu merupakan upaya pemerasan yang sangat merugikan dan menyengsarakan warga,” keluh Yaya.

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Kades setempat, yang tidak mau dipublikasikan namanya, lantaran takut diintimidasi Camat. Dia mengatakan, selain pemotongan ADD, Camat juga memberlakukan pembayaran pembuatan proposal sebesar Rp 200rb perdesa, dengan alasan, pengajuan anggaran ADD itu bisa cepat turun. Namun, lanjut Kades itu, pihaknya masih mengaggap wajar-wajar saja, dan tak akan diribut-kan. Akan tetapi yang disayangkan dia, dari ulah camat itu adalah pemotongan dana ADD.

“Kalau untuk biaya proposal itu masih wajar. Tapi, kalau sudah dana ADD itu dipotong, saya sendiri tidak sepakat mas,” tukasnya.

Dia menambahkan, jika pemotongan yang dilakukan oleh Camat, adalah untuk membantu Kades melakukan penyusunan SPJ. Lantaran seluruh Kades yang ada di wilayah kecamatan Mojoagung memang rata-rata masih baru dan buta dalam membuat SPJ.

“Sebenarnya ini mungkin inisiatif sang Camat, karena melihat seluruh Kades yang ada di Mojoagung tergolong buta dengan mekanisme pembuatan SPJ itu sendiri. Maka besar kemungkinan pak Imam ini sengaja melakukan itu,” ketusnya.

Sementara itu, salah satu anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Mancilan, Abd Kholik, mengatakan bahwa kesalah procedural mengenai pemangkasan dana bantuan negara yang dilakukan oleh Imam Sudjiono, Camat setempat, adalah tindakan yang tidak mendidik.

Dikatakan dia, pihak Bawasda dan Bupati sebagai institusi tunggal penyelenggara pemerintahan. Harus segera tanggap menangani kasus tesebut. lantaran kasus itu menyangkut hak publik.

“Seharusnya Bawasda dan Bupati merespon hal itu. Kalau ada penyimpangan harus ditindak dan dipublikasikan. Karena itu hak public,” Pintanya. (ami).