Tiga Calon Peserta Pilkada Jombang, Berpotensi 'Pelihara' Koruptor

Tak Satupun Berani Target Berantas Korupsi.

JOMBANG – Penantian masyarakat Jombang, mendapatkan figur pemimpin yang anti korupsi, tampaknya harus kandas. Pasalnya, dari tiga pasangan calon peserta Pilkada Jombang yang bakal bertarung pada 23 juli mendatang, tidak ada satupun yang berani pasang target berantas korupsi.

Hal itu terlihat, dalam acara rapat paripurna yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Jombang, Minggu pagi (06/072008) kemarin. Agenda penyampaian visi-misi bagi tiga pasangan calon yakni Nyono Suharli Wihandoko – Halim Iskandar, Soeharto – Mudjib Mustain (Harum) dan Suyanto – Widjono Soeparno (ToNo), tak satupun dari ketiganya yang menyinggung pemberantasan korupsi di Kabupaten Jombang dalam lima tahun kedepan.

Dari 20 menit jatah waktu yang di tentukan, peserta pertama yang mendapatkan giliran menyampaikan visi-misinya adalah pasangan Nyono Suharli Wihandoko – Halim Iskandar, yang di usung oleh Partai Golkar, PKS dan PKB tersebut. Berjanji bakal menyelesaikan sejumlah persoalan yang kini tengah mendera masyarakat Jombang. Diantaranya masalah lingkungan hidup, demografi, sosial ekonomi, dan pemerintahan.

Disektor ekonomi, lanjut pasangan yang diusung oleh 3 parpol tersebut mengatakan, bahwa melihat masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 1,18 persen setiap tahunnnya. Perolehan angka itu masih jauh lebih rendah dibanding angka pertumbuhan ekonomi secara regional dan nasional.

“Kedepan, kami akan berupaya menghidupkan kembali sektor ekonomi dengan cara membuka lapangan kerja baru dan menghidupkan sektor-sektor ekonomi dan pertanian yang selama ini belum tergarap secara optimal,” janji Nyono Suharli.

Cabup yang berpasangan dengan Mantan Ketua DPRD Jombang, Halim Iskandar ini juga menilai, jika pemberantasa kemiskinan juga akan menjadi targetnya kedepan. Menurutnya, Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Jombang, membuktikan bahwa sejumlah pembangunan yang dilakukan belum merata. Apalagi kata dia, dari data yang diperoleh, banyak masyarakat yang tergolong masih rawan gizi.

“Program kesehatan, pendidikan yang murah dan pembangunan sumber daya manusia akan kita perbaiki, agar taraf ekonomi dan SDM masyarakat bisa lebih meningkat,” katanya.

Dikatakan dia, jika dirinya terpilih nanti, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD akan bisa diwujudkan. Lantaran selama ini, ia menilai jika kualitas dan sarana prasarana pendidikan di seluruh sekolah-sekolah, masih terbilang sangat rendah.

Sementara di pemerintahan sendiri, ia masih melihat ada koordinasi yang lemah antar instansi, juga minimnya kesesuaian job discription dari latar belakang masing-masing PNS. “Semua harus direvitalisasi. Begitu juga, dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan roda pemerintahan yang bersih menjadi komitmen kami, jika nantinya kami terpilih memenagkan pilkada jombang,” tukas Nyono.

Tak jauh berbeda dengan janji yang dipaparkan pasangan Soeharto – Mudjib Mustain (Harum) yang mendapatkan giliran kedua sesuai dengan nomor urutnya. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan 10 partai gurem ini menargetkan perbaikan dari empat sektor, yakni pendidikan dan kesehatan, ekonomi dan pertanian, agama dan sosial budaya, serta hukum, politik dan birokrasi.

Pendidikan dan kesehatan murah juga dijanjikan Soeharto, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekdakab) Jombang itu. Ia berani menargetkan, jika terpilih nanti, duet Harum bakal bisa mengentas angka buta huruf yang dinilai masih tinggi.

“Jombang harus bebas dari buta huruf. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan di pondok pesantren akan kita hidupkan untuk membebaskan masyarakat yang masih belum melek huruf. Peningkatan PAD dengan tanpa membebani masyarakat juga menjadi program proritas kami,” kata Soeharto, yang masih tampak terluka dibagian tangannya akibat kecelakaan lalu-lintas yang terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, ia juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan petani dengan program sarana produksi yang murah dan mudah didapat. Dengan ini, ia yakin jika kedepan, petani tak lagi berada pada garis ekonomi yang terpuruk.

“Pemberdayan perempuan juga akan kita lakukan. Karena ternyata kaum perempuan masih terpinggirkan di setiap sektor yang ada, padahal, jumlah perempuan di Kabupaten Jombang ini lebih tinggi,” tukasnya.

Pasangan terakhir yang nota bene calon incumbent, Suyanto – Widjono Soeparno (ToNo), lebih menjanjikan perbaikan-perbaikan sejumlah program yang selama ini telah dilakukan Pemkab Jombang melalui tongkat kendalinya.

Meski tak menilai jika kondisi Kabupaten Jombang saat ini masih terpuruk, ia masih saja berusaha untuk membenahi beberapa sektor yang dinilainya masih perlu perbaikan itu. Diantaranya masalah pertanian, kesehatan infrastruktur dan perluasan lapangan kerja.

“Revitalisasi pembangunan, pertanian, perikanan, kehutanan akan kita lakukan agar kemakmuran masyarakat akan lebih bisa tercapai,” kata Suyanto, yang didampingi wakilnya, Widjono Soeparno, mantan Sekdakab yang juga adik kandung Gubernur jatim, Imam Oetomo itu.

Disektor pendidikan, selain mempertahankan program wajib belajar (wajar) sembilan tahun, ia juga mencanangkan wajar 12 tahun jika nanatinya ia terpilih kembali menjadi orang nomor satu di Kabupaten Jombang nanti.

“Mewujudkan pemerintahan yang baik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah, agar terwujud masayrakat Jombang yang sejahtera, agamis dan berdaya saing tinggi,” tukas pasangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Sementara, terpisah menaggapi visi-misi tiga pasangan calon yang telah disampaikan di hadapan anggota DPRD Kabupaten Jombang, Muspida dan tokoh masyarakat kemarin, ternyata tak cukup memuaskan sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat itu, sejumlah LSM mulai merasa tidak puas jika ketiganya sama sekali tidak menyentuh akar persoalan negeri ini.

Aan Anshori misalnya, menilai bahwa program anti korupsi yang seharusnya disinggung oleh ketiganya, ternyata sama sekali tidak di jadikan sebagai program utama memimpin jombang kedepan.

“Kalau mereka tak berani menjanjikan pemerintahan yang anti korup, bagaimana bisa menjadikan Kabupaten Jombang lebih baik,” ujar Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK), kemarin.

Dikatakan dia, masalah yang terus menjadi PR pemerintahan adalah masih banyaknya pejabat yang korupsi. Ia menyebut, adanya korupsi yang dilakukan pejabat hingga di tingkat kecamatan terhadap sejumlah program pembangunan, menjadi pemicu ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan kita ini.

“Pemotongan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang sempat mencuat kemarin, contohnya. Kalau pada pucuk pimpinan tak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, maka pejabat dibawah akan melenggang melakukan korupsi,” tegasnya.

Menurut Aan, seharusnya semua pasangan calon berani mengibarkan perang terhadap korupsi yang saat ini menjadi pemicu kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat. Jika pasangan calon tak berani menargetkan pemerintahan bebas korupsi, maka deretan program yang dijanjikan tidak akan bisa terwujud.

“Saya harap masyarakat jangan sampai terkecoh dengan janji-janji saja. Apalagi dengan janji yang tertuang di atas kertas dan hanya dibaca itu,’’ tegas Aan.

Dikatakan dia, percuma saja jika pasangan calon berjanji muluk dengan deretan program yang tertuang dalam visi-misinya. Pasalnya menurut dia, masyarakat tak lagi membutuhkan janji-janji yang kerap hanya ‘selesai’ di pentas ceremonial belaka, namun, janji-janji yang sudah ‘ditebar’ oleh ketiganya selayaknya masyarakat untuk menagihnya jika terpilih nanti.

“Lantaran tak ada calon yang dengan tegas berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi yang notabene merupakan bekal untuk menjalankan roda pemerintahan di Jombang, kami atas nama masyarakat akan tagih janji mereka,” tandasnya.(amir castro)