Tolak Kenaikan Harga BBM

FPRJ Ajak 4 Anggota Dewan Turun Jalan

JOMBANG – Aksi penolakan terhadap naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali terjadi di Kabupaten Jombang. Kali ini, massa gabungan dari 12 aliansi Front Perjuangan Rakyat Jombang (FPRJ), Kamis (29/5) kemarin turun jalan. Mereka menentang kebijakan pemerintah yang telah mencabut subsidi BBM bagi rakyat dengan menaikkan harga BBM yang mencapai 30 %.

Kendati sempat terjadi gesekan antara aparat dengan para mahasiswa, namun hal tersebut dapat terkendali oleh kesigapan petugas. Massa mahasiswa yang merangsek masuk ke gedung dewan itu pun terhalang oleh puluhan petugas kepolisian yang berjaga di muka pintu masuk gedung dewan.

“Ayo masuk, masuk...! Satu komando...satu tujuan...!” desak ratusan mahasiswa dengan berbagai bendera dan poster hujatan kepada pemerintahan SBY - Kalla.

Unjukrasa yang melibatkan ratusan mahasiswa dari 12 elemen tersebut, ternyata tak sia-sia. Aksi yang dikemas dengan orasi secara bergantian itu akhirnya berhasil membawa 4 anggota fraksi DPRD untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap naiknya harga BBM.

“Kami tidak ingin anggota dewan kita yang terhormat hanya omong dan obral janji memperjuangkan rakyat tanpa dilandasi keberanian menyatakan penolakan kenaikan harga BBM. Kami ingin Bapak dewan yang terhormat bersedia melakukan aksi menolak bersama kita,” seru Korlap aksi, Budi Firmansyah melalui megaphone.

Tanpa banyak bicara, Munir Al Fanani, anggota dewan dari FKB pun menyatakan sepakat dan bersedia berjalan bersama mahasiswa menolak kebijakan pemerintah yang telah berjalan 6 hari ini, sejak dilaksanakan 23 Mei 2008 lalu. Dipelopori oleh Munir, tiga anggota dewan dari fraksi yang berbeda itu pun tak canggung melangkahkan kakinya ikut berunjukrasa bersama para mahasiswa.

“OK, kita akan turuti untuk turun jalan, karena ini juga merupakan sikap DPRD utamanya Komisi B menolak kenaikan harga BBM. Dan yang pasti, kita tetap tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM !” seru Munir Al Fanani berapi-api.

Tak urung, gedung dewan yang awalnya sepi karena banyak anggota DPRD yang 'nglencer' itupun bergemuruh dengan sorak-sorai dan yel-yel para pengunjukrasa. Munir bersama Fadholi dari Fraksi Partai Golkar, Cakup Ismono Fraksi PDI-P dan M. Yasin dari PPP berjalan berjajar paling depan diikuti oleh barisan mahasiswa di belakangnya.

Dengan lantang, Munir yang menjadi jurubicara 3 anggota wakil rakyat lainnya itu mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung setiap aksi mahasiswa melakukan penolakan terhadap naiknya harga BBM belakangan ini. Long march anggota dewan dengan FPRJ sempat pula memasuki lingkungan Polres Jombang.

Di Mapolres, anggota FKB ini juga meminta, agar para mahasiswa tetap bisa menjaga konsistensi memperjuangkan rakyat tanpa harus berbuat anarkis. Sebab, naiknya harga BBM sangat berimbas pada sektor perekonomian rakyat secara nasional

“Kita tetap menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, terlebih ada tindakan anarkis yang dilakukan aparat keamanan. Ini adalah hak demokrasi,” teriak Munir di depan Mapolres Jombang. Sembari para aparat kepolisian yang berada di dalam gedung smpat berhamburan keluar.

Unjukrasa yang melibatkan SPM, FMN, GMNI, HMI, AGRA, GSBI, BEM UNDAR, ICME, BEM STKIP dan BEM STIMIK itu terbilang besar dibanding aksi-aksi penolakan harga BBM sebelumnya. Melalui pernyataan sikapnya, rombongan FPRJ dan 4 anggota dewan yang berdemo itu berjalan menuju kantor Pemkab Jombang. Mereka menuntut, agar pemerintah menurunkan harga BBM dan sembako, “Cabut UU PMA No. 25/2007”, “Nasionalisasi aset negara oleh asing”, “Realisasi anggaran pendidikan 20 %” dan “Laksanakan reformasi agraria” serta “Hapus sistem buruh kontrak (outsourching”.

“Selain itu, hentikan segala bentuk represifitas terhadap rakyat dan berikan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyat,” sebut Cakup Ismono yang membacakan tuntutan tersebut di depan Asisten I Bagian Pemerintahan Setdakab Jombang, Sujadji dan para mahasiswa.

Sayangnya, hingga unjukrasa berakhir, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jombang belum dapat meluluskan keinginan pengunjukrasa terhadap sikap pemerintah daerah dengan kebijakan naiknya harga BBM. Dihadapan para mahasiswa, Sujadji yang mewakili Pemkab Jombang didampingi Asisten II Bagian Perekonomian, Hasan mengatakan, pihaknya tetap harus melalui prosedur birokrasi untuk mengirimkan surat pernyataan penolakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

“Kita tetap harus melapor dulu ke pimpinan, yaitu Bapak Plt. Bupati Jombang yang kebetulan hari ini tengah ada kesibukan di Surabaya,” terangnya di depan pintu gerbang Pemkab Jombang.(amir castro)
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=29257&kat=Daerah