LKPJ Bupati Suyanto Disoal.

25 LSM Desak DPRD Bersikap.

JOMBANG – Laporan keterangan pertanggungjawaban (LkPJ) akhir jabatan Bupati Suyanto pada periode 2003-2008, yang pernah disampaikan pada tanggal 25 April lalu, saat ini menuai kritik. Sejumlah LSM mengangap LkPJ Suyanto tidak sesuai dengan fakta.

Selain menuding bahwa LkPJ yang dipaparkan Bupati didepan para anggota DPRD Kab Jombang itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Gabungan 25 lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini juga menilai DPRD tidak mempunyai keberanian untuk mengkritisi kinerja pemerintah daerah (Pemda) selama hampir lima tahun berjalan itu.

“Sudah seharusya para wakil rakyat mendengar keluhan-keluhan rakyat kecil, bukan harus mendengar keluhan-keluhan pejabat. Apalagi, LKPJ Bupati Suyanto yang telah terpublikasikan di beberapa media massa itu sama sekali tidak ada cacatan peningkatan profesionalisme pejabat,” teriak Aan LinK, Korlap Aksi, saat menggelar demonstrasi, menolak LkPJ Bupati di depan gedung DPRD, kemarin.

Menurut Aan, LkPJ akhir masa jabatan Bupati itu seharusnya tidak hanya mempublikasikan keberhasilan program-program pemkab saja. Tapi, semua persoalan yang masih mememerlukan pembenahan dan perbaikan juga wajib dipublikasikan.

“Ada lima sektor, yakni; Pertanian, Partisipasi, Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan kemiskinan, yang harus diperbaiki. Sebab, ini terkait langsung dengan kebutuhan pokok rakyat kecil,” tandasnya.

Selain itu, Aan, juga mengatakan, kinerja lima tahun kepemimpinan Suyanto sebagai Bupati, masih menyisakan banyak persoalan yang justru perlu ada pembenahan secara serius. Apalagi, sektor pendidikan masih belum dijadikan sebagi program utama.

“Bayangkan saja, dari cacatan yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan (dindik), ada sekitar 1.006 orang yang masih buta huruf yang tersebar di empat kecamatan. Diantarany Bandar kedung Mulyo, Mojowarno, Kudu dan Kecamatan Jombang. Ini kan ironis jika dikatakan sebagai keberhasilan,” bebernya kecewa.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh 50 massa dari 25 elemen LSM yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Jombang ini, digelar pada jam 10.00 Wib. Dengan melakukan longmarch serta membawa 6 buku tebal sebagai tandingan LkPJ Bupati. Mereka juga melakukan berbagai orasi-orasi politik mengecam kinerja pemerintah dan DPRD, yang telah dianggap lalai mensejahtarakan rakyat.

Disamping itu, aksi unjuk rasa yang sebelumnya memacetkan arus lalu-lintas di depan gedung dewan, Jl. Wahid Hasyim tersebut tidak mengusik ketenangan proses Sidang Paripurna DPRD, yang tengah membahas tentang penetapan dan pelantikan Ali Fikri sebagai Plh. Bupati Jombang. Sebab, Tak lama kemudian, 5 anggota dewan dari 3 fraksi itu pun bersedia melayani permintaan massa pendemo. Diantaranya; FKB, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP langsung menyatakan dukungan dan telah merekomendasi 29 poin yang harus diperhatikan Bupati Jombang, Suyanto saat menjabat.

“Prinsipnya, kita sangat mendukung aksi ini. Kita juga telah merekomendasikan 29 item dari LkPJ Bupati Jombang untuk menjadi perhatian. Baik itu Bupati yang telah usai masa jabatannya atau Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjabat 5 tahun kedepan,” tandas anggota dewan dari FKB, Subaidi Mochtar yang menjadi juru bicara dari wakil rakyat itu.

Sementara, Anggota FPDI-P Suyadi, ketika menemui para demonstran mengatakan, bahwa dirinya menyayangkan unjuk rasa yang dilakukan kalangan LSM se-Jombang itu, Pasalnya, Suyadi menganggap pendemo tidak mengerti Undang-undang. Bahkan menurutnya, DPRD samasekali tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak LkPJ Bupati sesuai apa yang diminta oleh pendemo.

"Bupati itu bertanggung jawab kepada gubernur, oleh sebab itu tidak seharusnya LSM 'memerintah' DPRD melakukan sesuatu yang diluar kewenangannya." terang Suyadi.

Selain itu, Ia juga mengaku curiga ada agenda lain di balik aksi demo tersebut. Bahkan, Ia mengira kalau pendemo tersebut telah ditunggangi oleh kepentingan politik lain.

"Kalau memang demikian, saya siap untuk mengerahkan massa yang jauh lebih besar untuk menandingi para pendemo. Ya tentu saja saya sebagai fungsionari PDIP gerah dengan aksi mereka," ancam Suyadi.(amir castro)
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=28365&kat=Daerah