
JOMBANG – Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak akhir Mei mendatang, ternyata masih belum diimbangi dengan proses pendataan yang jelas. Sebab, pihak pemerintah kabupaten setempat masih tetap mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 sebagai dasar penyaluran BLT.
Bahkan, sejumlah kalangan menilai ketidaksiapan pemerintah dalam penyaluran BLT untuk keluarga miskin (Gakin) di Kabupaten Jombang ini, dikhawatirkan dapat membuat masyarakat semakin menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut.
“kalau kita mengacu pada data tahun 2005 bisa-bisa penyaluran BLT itu akan tidak tepat sasaran, dan bisa berpotensi konflik horizontal,” ujar Genti Suwarno, Wakil Ketua KOMISI D DPRD Jombang, kemarin.
Manurut Genti, Pemkab Jombang, harus segera melakukan verifikasi mengenai jumlah yang harus diberikan BLT itu. Sebab tanpa adanya proses verifikasi mengenai data Gakin tahun 2005-2006 yang sampai sekarang masih dijadikan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan, dikhawatrikan banyak yang tidak akan tepat sasaran.
“Kalau datanya tidak lengkap, ya harus membuat verifikasi ulang. Jadi sebisa mungkin pemerintah segera melakukan verifikasi terkait dengan data yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menyalurkan BLT itu,” terang dia.
Ia juga mengatakan, data BPS yang mengatakan bahwa ada sekitar 78,044 ribu Gakin di Kabupaten Jombang ini, dimungkinkan ada pembengkakan. Pasalnya, kata dia, rentan waktu 2005 sampai 2008 itu sangat lama sedang perkembangan ekonomi masyarakat semakin berkembang.
”Apa bisa tepat sasaran kalau data saja tidak diperbarui,” imbuhnya.
Sementara, Isman, Sp, Kasi Sosial BPS Jombang, saat dikonfirmasi mengatakan, BPS tidak akan melakukan verifikasi ulang mengenai jumlah gakin yang ada di Jombang ini. Sebab, instruksi pusat masih belum dia terima.
“Kalau tidak ada instruksi untuk melakukan verifikasi, kita tidak akan lakukan itu. Jadi untuk sementara data 2005 lah yang masih bisa dipakai menjadi acuan pemerintah untuk penyaluran BLT itu,” ujar Isman.
Ia mengaku, bahwa, untuk tahap verifikasi jumlah keluarga miskin di Jombang masih akan dilaksanakan pada bulan september mendatang. Kata dia, sebelum ada istruksi dari Kanwil (kantor wilayah) pihaknya tidak bisa melakukan program tersebut.
“Sampai sekarang kanwil belum memberikan petunjuk. Jadi saya belum tahu yang dipakai untuk penyaluran BLT Plus nanti tahun berapa,” akunya.
Lebih jauh, menanggapi adanya kenaikan BBM dengan disertai program penyaluran Bantuan Langsung Tunia (BLT) sebagai kompensasi BBM itu. Sejumlah warga di Jombang sudah mulai bersikap pesimistis apabila penyaluran BLT tersebut akan tepat sasaran. Bahkan mereka lebih memilih menolak, dari pada BBM tersebut dinaikkan.
Hal itu diungkapkan oleh sebagian masyarakat Jombang mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM per mei ini, dengan dibarengi turunya kompensaasi berupa BLT Plus tersebut. Mereka menilai, kenaikan harga BBM yang rencananya berkisar sampai 30% itu justru lebih memberikan kehidupan yang tidak stabil. Sebab, kenaikan tahun 2005 kemarin itu sudah sangat memukul.
Menurut Abdul Sakur, salah satu warga Dusun Sumber, Desa Sumber Mulyo, Kec Jogoroto Kab, Jombang ini, mengatakan bahwa kenaikan bahan bakar minyak tersebut akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan yang lainnya. Terlebih dengan pekerjaan dia sebagai tukang becak yang penghasilannya tidak menentu itu.
“Biasanya, kalau BBM naik, pasti semua barang-barang juga ikut naik, kalau seperti ini terus bagaimana dengan nasib keluarga saya,” keluh Sakur.
Dikatakan dia, meski kompensasi yang akan diterimanya itu bisa dikatakan dapat membantu keluarganya. Namun, ia mengaku subsidi tersebut pada keyataannya sangat tidak sepadan dengan pengeluarannya sehari-hari.
“Kalau memang dinaikkan, Mbok ya BLT-nya tepat sasaran, masak yang menerima kebanyakan yang mempunyai hubungan saudara dengan perangkat desa saja. Ini kan tidak adil,” cetusnya.
Kendati demikian, Sakur tetap menolak jika BLT tersebut tetap disalurkan sedangkan BBM juga tetap dinaikkan. Menurutnya, jatah subsidi pengganti kenaikan bahan bakar minyak itu dianggap tidak sepadan dengan biaya hidup keluarganya.(amir castro)
Komentar
Posting Komentar
Mo Komentar Disini Bos,,,