Pemerintah Nyaris Menyerah

BBM Diprediksi Naik Bulan Juli

JAKARTA - Meroketnya harga minyak mentah dunia hingga 115 dolar AS per barel membuat pemerintah nyaris menyerah untuk mempertahankan harga BBM dalam negeri, dan secara serius mulai mempertimbangkan opsi tidak poluler menaikkan harga. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui opsi kenaikan harga BBM sulit dihindari bila harga minyak dunia terus meningkat sampai Juli nanti.

”Untuk sementara, kita jalan dulu (dengan asumsi APBN-P 2008). Tentu masih ada waktu untuk penyesuaian-penyesuaian, apabila memang dibutuhkan penyesuaian. Nantilah, kan ada waktu bulan Juni atau Juli. Kita lihat lagi perkembangan (fluktuasi harga minyak dunia),” jelas Kalla dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, kemarin (18/4).

Saat harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel, subsidi BBM mencapai Rp360 triliun. Padahal APBN hanya Rp900 triliun. ”Itu terlalu banyak dibanding APBN kita yang Rp900 triliun sekian. Belum lagi subsidi minyak tanah Rp 63-70 triliun per tahun, it’s too much,” kata SBY saat jamuan makan siang bersama tokoh-tokoh perempuan di Istana Merdeka, kemarin (18/4).

Menurut SBY, kondisi saat ini cukup mencemaskan. Pada 2005 lalu saat harga minyak naik dari 15 dolar AS per barel menjadi 65 dolar AS per barel, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM hingga 100 persen. ”Tapi sekarang kan kita tidak bisa begitu saja naikkan. Kita cari akal lain. Kita akan lakukan berbagai upaya untuk atasi,” kata SBY.

Menurut Kalla, harga minyak mentah dunia memang telah jauh melebihi asumsi di APBN Perubahan 2008 sebesar 95 dolar AS per barel. Namun, pemerintah masih memiliki waktu hingga Juli untuk menjaga ketahanan keuangan negara dalam kondisi harga minyak dunia yang terus terapresiasi. Juli 2008 menjadi patokan pemerintah, karena pada pertengahan Juni nanti pemerintah dan DPR akan mengevaluasi relevansi asumsi-asumsi di APBN-P 2008 dengan kondisi perekonomian nasional.

Dalam jangka waktu antara Mei hingga Juni, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memimpin langsung langkah-langkah yang akan dilakukan kabinet. Selain mempertajam opsi kenaikan harga BBM, pemerintah juga akan membahas lebih mendalam opsi peningkatan penghematan anggaran maupun pembiayaan defisit anggaran pemerintah.

”Ini kan masih April. Juni masih dua bulan. Satu hari rapat, bisa selesai persoalan. Antara Mei dan Juni itu kita bahas. (Soal opsi menaikkan harga atau menambah defisit anggaran) nantilah,” tegasnya.

Bila nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM, Kalla yakin tidak akan mendapat resistensi dari DPR. Pasalnya, pemerintah juga sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR untuk menaikkan harga BBM bila harga minyak Indonesian Crude Price (ICP) mencapai 95 dolar AS per barel. Padahal, dengan harga 115 dolar AS saat ini, harga ICP minyak mentah jenis Brent telah mencapai 105 dolar AS per barel.

”Dalam UU APBN-P 2008 pemerintah telah diberikan keleluasaan untuk mengambil satu tindakan menyelamatkan keuangan negara sesuai asumsi-asumsi APBN-P,” terangnya.

Sembari memantau fluktuasi harga minyak internasional, pemerintah fokus memastikan agar asumsi produksi minyak (lifting) dalam APBN-P 2008 yakni 926 juta barel per hari tercapai. ”Tentu ada harapan lebih tinggi semuanya berjalan sesuai perencanaan, seperti masalah Cepu, Chevron di Dumai tidak terhalang-halangi, didemo-demo. Iklim baik, cuaca baik. Banyak faktornya untuk mencapai lifting tersebut. Jadi sekali lagi, pemerintah mendorong agar itu tetap baik dan yakin itu bisa dicapai,” katanya.

Kalau Kalla mengestimasi kenaikan BBM pada Juli 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih berhati-hati bicara soal kenaikan harga BBM tersebut. Namun SBY mengakui beban APBN terlalu berat ketiak harga minyak dunia mencapai 115 dolar AS per barel.

Tunggu APBNP
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi memang mungkin dilakukan. Namun, pemerintah masih harus menunggu realisasi APBN Perubahan yang akan dilaporkan pada DPR pada pertengahan tahun ini.

”Kalau dimungkinkan, kalau memang dirasa perlu, kita tidak menutup kemungkinan (menaikkan harga BBM bersubsidi, Red). Pokoknya kita akan melaporkan dulu ke DPR sampai dengan Juni,” kata Sri Mulyani di kantornya kemarin (18/4).

Menkeu mengatakan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP), masih di kisaran 95 dolar AS per barel selama triwulan I-2008. ”Itu masih sesuai perhitungan kita. Cocok dengan asumsi kita,” kata Ani (Sri Mulyani).

Ani menambahkan, dalam APBN telah disebutkan jika harga minyak di atas asumsi, akan dilihat apakah harga tersebut merupakan kondisi harian, bulanan, atau rata-rata tahunan. ”Nanti implikasi terhadap pengeluaran dihitung, kita lihat di dalam pertengahan tahun. Apakah dengan proyeksi tengah tahun ini, keseluruhan anggaran untuk subsidi memenuhi atau tidak,” katanya.

UU APBN Perubahan (RAPBNP) 2008 membuka peluang bagi pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Dalam pasal 14 ayat 2 disebutkan jika terjadi perubahan harga minyak yang siginifikan dibanding asumsi, pemerintah bisa mengambil langkah yang diperlukan di bidang subsidi BBM.

Pemerintah juga diberi kewenangan membuat langkah lain untuk mengamankan pelaksanaan APBN. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, yang dimaksud dengan perubahan signifikan adalah apabila perkiraan kenaikan harga rata-rata minyak mentah dalam satu tahun di atas 100 dolar AS per barel. Sedangkan langkah yang bisa diambil pemerintah adalah meliputi kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi, dan atau kebijakan fiskal lain yang terkait.

Dalam APBNP 2008, harga minyak ICP dipatok 95 dolar AS per barel, jauh lebih tinggi dibanding APBN-nya sebesar 60 dolar AS per barel. Lifting minyak ditargetkan 0,927 juta per barel, lebih rendah dibanding APBN-nya sebesar 1,034 juta per barel. Konsumsi BBM bersubsidi ditargetkan 35,5 juta kilo liter, lebih rendah dibanding APBN-nya sebesar 39 juta kilo liter.

Subsidi BBM ditargetkan Rp126,8 triliun, melesat dibandingkan APBN-nya sebesar Rp45,8 triliun. Sedangkan subsidi BBM untuk PLN juga meningkat tajam dari Rp29,8 trilirun di APBN 2008 menjadi Rp60,3 triliun di APBNP 2008. APBNP 2008 juga mencadangkan Rp 9,3 triliun sebagai tambahan alokasi belanja subsidi BBM. (jp/amir castro)