MK dan DPC PKB Dituding Tak Netral

Terkait Hasil Musyawarah Kebangkitan

JOMBANG - Hasil Musyawarah Kebangkitan (Muskit) PKB Jombang beberapa hari lalu menuai protes dari salah satu calon. Majelis Kebangkitan (MK) dituding tak netral dalam menggelar helatan para calon pemimpin yang akan diusung PKB dalam pilkada itu.
Tudingan miring itu dilontarkan Ikhsan Effendi, salah satu dari empat calon yang mengikuti Muskit Minggu lalu. Menurutnya, ada indikasi kuat jika MK lebih berpihak pada salah satu calon, Halim Iskandar dalam Muskit itu. Indikasi itu salah satunya, ada beberapa ranting PAC yang ternyata tidak menerima undangan dari MK untuk menghadiri Muskit itu.”Dan yang tak diberi undangan adalah ranting-rantaing yang memilih saya,” tegas Ikhsan.
Tak hanya MK saja yang menjadi sasaran tudingan miring Ikhsan. Ia juga menilai Halim Iskandar telah melakukan praktik-praktik yang menurutnya tak patut dilakukan. Dia menyebut, sejumlah pengurus ranting di PAC Kudu dipaksa untuk menandatangani kertas kosong yang ternyata berisi pernyataan dukungan kepada Halim Iskandar.
“Malah ada laporan dari ranting, mereka diancam jika tidak menjatuhkan dukungannya kepada Halim,” tudingnya.
Lebih dari itu, ia juga menuding Halim telah melakukan praktik money politik untuk mendulang dukungan dari ranting. Padahal menurut dia, sejumlah calon dalam Muskit telah bersepakat untuk melarang keras praktik money politic itu.
“Halim telah membagikan beras dan gula kepada ranting-ranting. Padahaln sebelunya, semua calon sepakat untuk tidak melakukan aksi pembodohan itu,” tegas Ketua PAC PKB Diwek ini.
Dia juga menandaskan, rekapitulasi hasil penilaian Muskit yang dilakukan DPC juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Lagi-lagi, ia juga mempertanyakan netralitas DPC PKB yang nota bene pimpinan Halim. Bahkan ia menyebut, DPC tak transaparan dalam merekap hasil penilaian kualitatif itu.
“Kalau hanya DPC yang melakukan rekapitulasi, apaun bisa dilakukan. Termasuk kemungkinan hasil yang dimanipulasi,” tudingnya lagi.
Apalagi lanjut dia, DPC memberikan kebijakan untuk memberikan ranking dan mempublikasikannya ke beberapa media massa.
”Kalau seperti itu, sekalian saja nomor urut 1 dan 2 digandengkan,” tukasnya.
Atas fakta itu, ia meragukan kineja MK dan DPC dalam menelurkan hasil tertinggi yang diraih Halim Iskandar, dan meletakkan dirinya pada urutan terakhir itu.
“Hasilnya tak masuk diakal. Munidhom, yang nota bene orang luar kota, justru mendapat dukungan nomor dua, PDahal ia sendiri mengaku sama sekali tak mengenal ranting dan PAC,” tandasnya.
Atas tudingan Ikhsan ini, Halim Iskandar enggan memberikan komentar. Ia malah menyarankan wartawan untuk mengklarifikasi tudingan tersebut kepada MK.
“Tanyakan MK saja kalau soal ini,” tolak Halim.
Sementara Ketua MK, Solichin Rusli membantah jika pihaknya berat sebelah dalam menggelar Muskit lalu. Menurutnya, dia telah melakukan kinerja sesuai dengan aturan yang ada dipartai.
“Sebut saja, pasal mana yang saya langgar. Soal undangan, semua ranting telah kami kirimkan. Persoalan mereka tak hadir, itu buklan tanggung jawab kami. Toh kehadiran ranting mencapai 94 persen lebuh,” bantahnya saat dihubungi.
Dia juga membantah jika dalam rekapitulasi hasil Muskit itu hanya dilakukan DPC. Menurutnya, MK juga dilibatkan dalam merekap score masing-masing calon dalam rapat pleno tersebut. Sehingga menurut dia, hasil dari Muskit bias dipertangung jawabkan keasliannya.
“Semua filenya ada. Dan jika tak percaya, semua file termasuk form penilaian, semua kami serahkan DPP melalui DPW,” tandasnya.
Dia juga membantah jika pengumuman hasil Muskit yang disebar luaskan melalui media itu tendensius, dan cenderung menjatuhkan calon yang meraih dukungan suara minim. Menurutnya, langkah itu diambil untuk memenuhi azaz transparan.
“Hasilnya biar bias dipantau masyarakat. Ini hanya pertimbangan transparansi saja,” pungkasnya.(amer)