JOMBANG–DPP PKB versi Gus Dur kembali membekukan DPC-nya. Kali ini giliran DPC PKB Jombang yang diketuai oleh Halim Iskandar. Pembekuan yang dilakukan Rabu (24/4) malam itu karena DPC PKB Jombang dinilai melanggar AD/ART.
Kepastian pembekuan DPC PKB yang dikendalikan oleh kakak kandung Muhaimin Iskandar itu didapat dari salah satu pengurus DPP PKB, Prof Dr Cecep Syarifuddin. Melalui teleconference, pria yang juga ditunjuk sebagai ketua karetaker DPC PKB Jombang ini mengatakan, pembekuan itu telah melalui dua kali rapat pleno. Hasilnya, DPC Jombang pimpinan Halim Iskandar dinilai melanggar AD/ART partai.
“Hasil investigasi tim yang dibentuk DPP, DPC PKB Jombang dinilai melanggar aturan partai, oleh sebab itulah kenapa harus dibekukan,” kata Cecep saat dihubungi kemarin malam.
Selain dinilai melanggar konstitusi partai, Cecep juga menyebut, ada sembilan kader PKB Jombang yang akan dilibatkan dalam struktur karetaker. Selain nama Ketua PAC Diwek, Ikhsan Effendi sebagai sekretaris karetaker, beberapa nama yang sebelumnya berlawanan dengan Halim Iskandar juga bakal dilibatkan dalam kepengurusan karetaker itu.
“Pak Ikhsan Effendi yang akan mendampingi saya dalam kepengurusan karetaker nanti. Beberapa anggotanya seperti Basyaruddin Saleh dan Fadlulah Malik (Gus Fad) juga akan jadi satu dalam kepengurusan,” ujarnya.
Namun, dia sendiri masih belum bisa menentukan kapan agenda Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) akan digelar. Kata dia, agenda itu masih terbentur dengan persiapan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang digelar PKB kubu Gus Dur tanggal 30 Mei - 1 Juni 2008 nanti.
Halim Iskandar sendiri mengatakan, SK pembekuan tersebut tak akan berimplikasi hukum. Ia yakin jika SK pembekuan tersebut tak akan ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar.
“Setahu saya SK yang sah menurut pemerintah adalah SK yang ditandatangani olah Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekjennya, Yenny Wahid. Jadi, bila Muhaimin tak membubuhkan tandatangan dalam SK itu, otomatis SK pembekuan itu tak berlaku,” tegas Halim.
Untuk itu, lanjut dia, dirinya akan tetap menjalankan aktivitas partai yang dipimpinnya seperti biasa. Soal agenda karetaker yang telah dibuat tim yang ditunjuk Gus Dur, ia juga tak banyak berkomentar.
“Biarkan saja, yang mau menggelar karetaker, yang penting agenda partai tetap jalan,” cetus Halim yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD ini. (amer castro)
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=27612&kat=Nasional
Kepastian pembekuan DPC PKB yang dikendalikan oleh kakak kandung Muhaimin Iskandar itu didapat dari salah satu pengurus DPP PKB, Prof Dr Cecep Syarifuddin. Melalui teleconference, pria yang juga ditunjuk sebagai ketua karetaker DPC PKB Jombang ini mengatakan, pembekuan itu telah melalui dua kali rapat pleno. Hasilnya, DPC Jombang pimpinan Halim Iskandar dinilai melanggar AD/ART partai.
“Hasil investigasi tim yang dibentuk DPP, DPC PKB Jombang dinilai melanggar aturan partai, oleh sebab itulah kenapa harus dibekukan,” kata Cecep saat dihubungi kemarin malam.
Selain dinilai melanggar konstitusi partai, Cecep juga menyebut, ada sembilan kader PKB Jombang yang akan dilibatkan dalam struktur karetaker. Selain nama Ketua PAC Diwek, Ikhsan Effendi sebagai sekretaris karetaker, beberapa nama yang sebelumnya berlawanan dengan Halim Iskandar juga bakal dilibatkan dalam kepengurusan karetaker itu.
“Pak Ikhsan Effendi yang akan mendampingi saya dalam kepengurusan karetaker nanti. Beberapa anggotanya seperti Basyaruddin Saleh dan Fadlulah Malik (Gus Fad) juga akan jadi satu dalam kepengurusan,” ujarnya.
Namun, dia sendiri masih belum bisa menentukan kapan agenda Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) akan digelar. Kata dia, agenda itu masih terbentur dengan persiapan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang digelar PKB kubu Gus Dur tanggal 30 Mei - 1 Juni 2008 nanti.
Halim Iskandar sendiri mengatakan, SK pembekuan tersebut tak akan berimplikasi hukum. Ia yakin jika SK pembekuan tersebut tak akan ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar.
“Setahu saya SK yang sah menurut pemerintah adalah SK yang ditandatangani olah Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekjennya, Yenny Wahid. Jadi, bila Muhaimin tak membubuhkan tandatangan dalam SK itu, otomatis SK pembekuan itu tak berlaku,” tegas Halim.
Untuk itu, lanjut dia, dirinya akan tetap menjalankan aktivitas partai yang dipimpinnya seperti biasa. Soal agenda karetaker yang telah dibuat tim yang ditunjuk Gus Dur, ia juga tak banyak berkomentar.
“Biarkan saja, yang mau menggelar karetaker, yang penting agenda partai tetap jalan,” cetus Halim yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD ini. (amer castro)
http://www.dutamasyarakat.com/rubrik.php?id=27612&kat=Nasional
Komentar
Posting Komentar
Mo Komentar Disini Bos,,,