Kader PKB Pro Gusdur Terasing.

JOMBANG – Pecahnya pengurus induk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), antar kubu Muhaimin Iskandar dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kini berimbas di Jombang.

Imbas itu terlihat setelah salah satu kader DPC PKB Jombang yang pro terhadap Gusdur, tidak dilibatkan dalam pembagian kerja Komisi di DPRD setempat, dengan alasan tidak mendukung kebijakan DPC yang dipimpin Halim Iskandar yang kebetulan sebagai kakak kandung Muhaimin.
Munurut Maghfur Mujtahid, salah satu kader PKB tersebut mengatakan, bahwa tidak dimasukkannya nama dia didalam pembagian kerja legeslatif adalah inkonstitusional. Pasalnya, imbas konflik tersebut sudah seharusnya disikapi secara dewasa.
“Kalau hanya berbekal pada kepentingan pribadi, saya rasa sangat tidak etis. Apalagi dia (Halim Islkandar. red) merupakan ketua DPC dan ketua DPRD,” ujar Maghfur.
Dilanggarnya tata tertib DPRD oleh ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jombang itu menurutya sudah tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat. Kata Maghfur, tatib yang sudah digodok dan ditetapkan bersama-sama itu, seharusnya dilaksanakan secara kongkrit tanpa harus ada tendensi dan kepentingan tertentu.
“Kalau seperti ini, jelas saya dihalangi dalam bertugas sebagai wakil rakyat. Dewan ini kan dipilih oleh rakyat dan harus kerja juga untuk rakyat, jika keadaannya seperti ini jelas saya tidak bisa bekerja,” katanya.
Dikatakan Maghfur, selain sudah melanggar pasal 48 ayat 2 mengenai Tata Tertib Anggota DPRD, ketua DPC PKB Jombang Halim Iskandar juga telah dituding memanfaatkan jabatannya untuk menggeser dia sebagai anggota legeslatif.
“Isi tatib tersebut sudah jelas. Bahwa setiap anggota dewan selain pimpinan wajib duduk sebagai anggota komisi di DPRD. Namun kenyataannya saya tidak dilibatkan. Jadi, saya rasa Halim, sudah jelas-jelas menyalahi aturan yang sudah ada,” tegas kader PKB ini.
Ditanya soal upaya? Maghfur mengatakan, bahwa semua itu harus kembali pada mekanisme partai dan tatib yang ada.
“Saya kira tidak perlu, kita kan sama-sama dewasa, apalagi tataib tersebut saya juga ikut terlibat merumuskan. Kalau saja aturan dibuat itu disalah artikan, ya terjadilah seperti ini,” keluh Maghfur.
Terpisah, Halim Iskandar, selaku Ketua DPC PKB Jombang membantah, jika tudingan pecahnya internal pusat PKB itu juga berimbas distruktur yang dia pimpin di Jombang itu. Menurutnya, konflik yang terjadi di internal pusat merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi, lantaran beda pendapat dan ciri demokrasi.
“Itu bagian dari demokrasi, saya yakin hal itu tidak ada di Jombang. Jika ada desas-desus seperti itu, saya kira itu hanya isu belaka, dengan maksud mempengruhi konsentrasi internal PKB Jombang,” Pungkas Halim sembari masuk mobil.(amer)