JOMBANG – Pelaksanaan Operasi Pasar (OP) minyak goreng bersubsidi di Jombang terancam gagal. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (pemkab) sendiri khawatir jika OP tersebut dapat menimbulkan konflik horisontal. Menurut pemerintah, selain tidak mau ambil resiko, OP yang di deadline harus terlaksana pada akhir bulan April ini dirasa masih kurang dari jatah yang dibutuhkan. Sebab patokan jatah yang ditetapkan dari pemprov hanya 53.000 KK miskin saja, sementara data warga miskin di Jombang tercatat 78.000 KK. “Jatah ini lah yang masih kita pertimbangkan. Sebab jatahnya tidak mencukupi. Jadi, kalaupun ini dilaksanakan dan ada yang tidak kebagian bisa berpotensi konflik,” ujar Ali Fikri Wakil Bupati Jombang, saat ditemuai di gedung Bung Tomo, kemarin. Ia mengaku, jika jatah dari propinsi sebanyak 53ribu KK itu tetap di distribusikan, konsekwensinya sebanyak 21ribu KK miskin di Jombang bakal melakukan protes. “Kalau ini tetap dilaksanakan, kosekwensinya, situasi Jombang bisa saja tidak kondusif. Ap...
Diantara Panjangnya Nafas Brantas