Setelah menyatakan bahwa unjuk rasa anarkis ditunggangi aktivis berinisial FY, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sjamsir Siregar menyebut ada menteri di kabinet yang ternyata menolak kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah 23 Mei 2008. Siapa gerangan?
“Cuma saya menyesalkan menteri dari parpol yang mengusung pemerintah, dalam rapat kabinet setuju naiknya harga BBM. Eh, tiba-tiba di DPR lain ngomongnya,” kata Sjamsir di Istana Negara Jakarta, Kamis (26/6).
Sikap menteri itu, menurut dia, tidak bisa dibenarkan karena menteri tersebut sebelumnya menyetujui kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. “Itu kan enggak benar. Kalau dia rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain. Sontoloyo,” katanya.
Dikatakan Sjamsir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengetahui sikap menterinya tersebut. “Ya sudah tahu lah. Orangnya di kabinet. Untung bukan aku presidennya. Sudah dilaporkan ke Presiden,” urainya tanpa mau menyebut detail nama sang menteri itu.
Sjamsir juga mengatakan bahwa demonstrasi anti-penaikan harga BBM, Selasa lalu (24/6) yang berlangsung rusuh didanai seorang anggota parpol di DPR . “Saya pikir ini pasti ada orang yang mengongkosi. Ada yang membiayai. Ternyata ada dari oknum salah satu parpol yang membiayai,” katanya.
Namun, lagi-lagi Sjamsir menolak menyebutkan nama dan parpol oknum yang membiayai demo rusuh tersebut. “Aku tak bilang PDIP. Gak bilang PKB. Pokoknya salah satu anggota DPR dari salah satu partai,” pungkasnya.
Namun, tudingan Sjamsir secara tidk langsung dibantah Mensesneg Hatta Rajasa. “Para menteri itu tetap solid. Memang kadang ada saja dinamika di lapangan,” kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Kalau memang solid, lantas, siapa yang dimaksud sontoloyo oleh Syamsir? Hatta mengaku tidak tahu. Mantan Menhub itu malah meminta wartawan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Sjamsir yang telah mengungkap bahwa ada menteri yang dalam rapat kabinet menyetujui kenaikan BBM tapi berkata sebaliknya di depan DPR. Meski begitu, Hatta tidak menganggap pernyataan Sjamsir sebagai pemecah belah kabinet. “Saya kira tidak mungkin begitu maksudnya,” ujarnya.
Ketum Dewan Tani Indonesia (DTI) FY Siap Ditangkap
Sementara itu, Ferry Yuliantono yakin bahwa inisial FY dari Sjamsir Siregar memang ditujukan kepadanya. Ferry yang sedang berada di China membantah melarikan diri. Dia siap ditangkap bila tiba di Jakarta. Sebelumnya, Sjamsir mengatakan FY yang diduga menungganggi demo anarkis sedang berada di luar negeri
“Saya bukan melarikan diri. Saya di Guang Zhou China sejak sepuluh hari lalu memenuhi undangan All China Youth Federation,” kata alumnus Universitas Padjadjaran yang menjabat Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan Ketua Umum Dewan Tani Nasional ini saat dihubungi, Kamis (26/6).
Ferry mengaku dirinya dikaitkan dengan aksi rusuh di gedung DPR dan depan Kampus Atma Jaya, karena selama ini dirinya memang dari awal terlibat dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dan mengawal terus usulan hak angket DPR. Meski begitu, dirinya tidak pernah menganjurkan agar demo itu dilakukan secara anarkis.
“Sebelum saya ke China, saya diwawancara Q Channel, saya mengatakan dalam rangka mengawal hak angket, kami akan kepung DPR,” ujar dia. Bisa jadi, kata ‘kepung’ inilah yang mengantarkan tuduhan bahwa Ferry terlibat dalam demo rusuh ini. Padahal, menurut dia, ‘kepung’ yang dimaksud hanya melakukan aksi mengelilingi gedung DPR.
Selain itu, kata Ferry, dirinya juga pernah menemui pimpinan FKB dan FPDIP, yang sejak awal menjadi inisiator usul hak angket BBM. “Dalam audiensi itu saya juga sampaikan bahwa kami akan terus mengawal hak angket dan mengepung DPR,” ujar dia.
Ferry mengaku, meski di China, dirinya tetap berkomunikasi dengan elemen-elemen lain terkait aksi menolak kenaikan harga BBM dan mendorong DPR untuk menggunakan hak angket BBM. “Tapi, mungkin karena aksi ini juga dalam rangkaian kasus kematian mahasiswa Unas, bisa jadi demo itu akhirnya berakhir seperti itu,” terang dia.
Saat ditanya mengenai isu bahwa dirinya akan ditangkap setelah tiba di Indonesia, Ferry mengaku siap. “Ya saya siap saja. Saya juga telah meminta dukungan kepada teman-teman di Tanah Air untuk melakukan pembelaan terhadap saya,” kata dia.
JS Jadi Tersangka
Sementara itu, Ketua Panitia Temu Aktivis Lintas Generasi (Tali Geni) Jeffry Silalahi ditetapkan sebagai tersangka. Jeffry dituduh sebagai pelaku rusuh 24 Juni. Alumni sebuah universitas swasta di Jakarta ini diciduk Rabu (25/6) dan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
“Pemeriksaan semalam menetapkan Jeffry sebagai tersangka,” kata kuasa hukum dari tim advokasi aksi kenaikan harga BBM, Sarmanto Tambunan, Kamis (26/5) pukul 11.00 WIB. Informasi ini berbeda dengan keterangan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abu Bakar Nataprawira yang tidak menyebutkan Jeffry sebagai tersangka.
Namun, karena merasa tidak bersalah Jeffry menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Dia menyangkal karena merasa tidak melakukan pasal yang dituduhkan,” ujar Sarmanto.
Sementara aktivis lainnya yakni Andi Rahmat, kata Sarmanto, meski diperiksa karena kasus yang sama, hanya ditetapkan sebagai saksi. Sedangkan Irjen Abu Bakar sebelumnya menyatakan Andi Rahmat sudah menjadi tersangka.
Tali Geni adalah kumpulan aktivis dari berbagai elemen yang berasal dari puluhan kota. Mereka melakukan kegiatan di Tugu Proklamasi sejak Senin 23 Juni lalu. Pada 24 Juni, mereka turun jalan dan berdemo di kantor pusat Freeport, gedung DPR, dan di depan kampus Atma Jaya.
Hingga kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan lima tersangka pelaku rusuh di DPR dan Universitas Atma Jaya pada 24 Juni 2008 lalu. Mereka telah ditahan dan masih menjalani pemeriksan intensif. Pada 24 Juni 2008, polisi mengamankan 16 orang. Sedangkan pada 25 Juni 2008 malam, polisi menahan dan menetapkan 2 tersangka.
“Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 5 kita bebaskan karena tidak terbukti, dan 8 orang sudah kita lepas,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6).
Tiga orang yang sudah ditahan yakni SN, AD, dan RHS. Sedangkan dua orang lainnya yang ditahan malam kemarin, adalah Jefry Silalahi dan Andi Rahman.
SN dan AD terlibat dalam pengrusakan dan pembakaran mobil Toyota Avanza. Sedangkan RHS terlibat dalam pengrusakan pagar Plaza 89 Kuningan. Jefry dan Andi juga terlibat aksi di DPR dan Atma Jaya.
Untung juga menjelaskan, pasal yang disangkakan pada SN, AD dan RHS yakni pasal 170 KUHP. Sedangkan pada Jefry dan Andi terkena pasal 170, 187 jo pasal 55 KUHP.
Menurut Untung, 8 orang yang sudah dilepas Polda sewaktu-waktu masih dapat dipanggil untuk diperiksa. Selain menangkap Jefry dan Andi, polisi juga mengamankan 27 orang di Stasiun Jatinegara karena terkait kerusuhan di DPR dan Atma Jaya.
Periksa Rizal Ramli!
menyusul tudingan Kepala BIN Sjamsir Siregar terhadap FY, yang diduga kuat Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Yuliantono, sebagai dalang kerusuhan di DPR dan kampus Unika Atma Jaya 24 Juni lalu, muncul wacana agar polisi juga memeriksa Rizal Ramli selaku ketua KBI. Mengenai hal ini, polisi bersikap hati-hati.
“Ini kan negara hukum. Kita harus punya bukti materiil. Kalau sepanjang wacana dan isu-isu itu harus dilakukan penyelidikan yang dilakukan secara bertahap,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Untung Yoga Ana di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Kamis (26/6).
Untung juga enggan berkomentar saat ditanya soal keterlibatan Ferry dan anggota DPR dalam aksi demo mahasiswa. Dia hanya mengatakan, polisi harus mengikuti prosedur yang berlaku.
“Informasinya sih terima kasih. Tapi ini kan penegakan hukum. Maka harus ada langkah-langkah dan prosedur pembuktian. Hal itulah yang dikerjakan polisi, yaitu mengikuti prosedur-prosedur tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya Sjamsir menyebut demo mahasiswa yang berujung kerusuhan di DPR dan depan kampus Unika Atma Jaya didalangi oleh aktivis berinisial FY. Diduga kuat, FY ini adalah Ferry Yuliantono yang saat ini menjabat sebagai Sekjen KIB.
Yuddy Menantang
Sementara itu, anggota DPR dari FPG Yuddy Chrisnandi menantang Sjamsir untuk membukanya secara blak-blakan siapa anggota DPR yang mengongkosi demo anarkis. “Sebut saja namanya, kaya banget bisa biayai demo,” cetus Yuddy dalam acara diskusi dan peluncuran buku Mengelola Partai Politik di Wisma Antara, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.
Yuddy meminta pemerintah berhenti mengajak rakyat untuk menebak teka-teki pelaku rusuh di DPR dan kampus Atma Jaya tersebut. Gaya seperti itu tidak cocok di era reformasi. “Sudahlah, pemerintah nggak perlu memakai gaya Orba, tuding sana tuding sini. Rakyat jangan diajak tebak-tebakan dan dibuat bingung,” jelas anggota Komisi I ini.
Yuddy sendiri termasuk pembelot Fraksi Golkar karena mendukung usul hak angket kenaikan harga BBM dan menolak pengajuan hak interpelasi. Padahal seluruh anggota Fraksi Golkar lainnya bersikap sebaliknya.
Atas sikapnya itu, Yuddy mengaku mendapat teguran lisan. “Saya dapat teguran lisan karena tidak mengikuti aturan Fraksi Golkar untuk lebih menggunakan hak interpelasi dan bukan hak angket,” katanya.””Ke depan, saya diminta untuk lebih menaati garis yang telah ditetapkan oleh partai,” imbuh dia.
Meski Yuddy membangkang dari kebijakan partai, namun dia menolak disebut membangkang. “Saya tidak berkhianat. Saya adalah wakil rakyat. Apakah di mata rakyat saya berkhianat?” Yuddy balik bertanya. Dia menyatakan, sikap fraksinya bertentangan dengan kehendak rakyat. “Sebagai wakil rakyat yang saya ikuti adalah rakyat.”
Sementara itu, DPR, kemarin, telah membentuk panitia khusus (pansus) angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Tim ini terdiri dari 50 orang dari berbagai fraksi. “Tadi (kemarin, red) telah ditetapkan pansusnya yang diberi nama Pansus Angket. Tim ini berjumlah 50 orang dan diambil secara proporsional,” ujar Ketua DPR Agung Laksono usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6).
Agung menjelaskan banyaknya anggota Pansus Angket ini dilihat dari persoalan kenaikan BBM yang dinilai sangat serius. Hal ini perlu ditindaklanjuti segera.
Sementara itu Wakil Ketua FPDIP Panda Nababan menyatakan bahwa Pansus Angket ini diharapkan mampu mengungkap persoalan mendasar di bidang energi. “Panitia Angket ini tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Dalam hak angket semua akan dipanggil, karena ini merupakan penyelidikan terhadap suatu kebijakan,” ujarnya di tempat yang sama.
FPAN pun berharap tim ini dapat segera disahkan dalam rapat paripurna tanggal 1 Juli mendatang. “Saya berharap tanggal 1 Juli, sidang paripurna dapat mengesahkan Panitia Angket ini agar segera dapat bekerja,” ujar Ketua FPAN Zulkifli Hasan.(ful/wis/dit/ami)
“Cuma saya menyesalkan menteri dari parpol yang mengusung pemerintah, dalam rapat kabinet setuju naiknya harga BBM. Eh, tiba-tiba di DPR lain ngomongnya,” kata Sjamsir di Istana Negara Jakarta, Kamis (26/6).
Sikap menteri itu, menurut dia, tidak bisa dibenarkan karena menteri tersebut sebelumnya menyetujui kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. “Itu kan enggak benar. Kalau dia rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain. Sontoloyo,” katanya.
Dikatakan Sjamsir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengetahui sikap menterinya tersebut. “Ya sudah tahu lah. Orangnya di kabinet. Untung bukan aku presidennya. Sudah dilaporkan ke Presiden,” urainya tanpa mau menyebut detail nama sang menteri itu.
Sjamsir juga mengatakan bahwa demonstrasi anti-penaikan harga BBM, Selasa lalu (24/6) yang berlangsung rusuh didanai seorang anggota parpol di DPR . “Saya pikir ini pasti ada orang yang mengongkosi. Ada yang membiayai. Ternyata ada dari oknum salah satu parpol yang membiayai,” katanya.
Namun, lagi-lagi Sjamsir menolak menyebutkan nama dan parpol oknum yang membiayai demo rusuh tersebut. “Aku tak bilang PDIP. Gak bilang PKB. Pokoknya salah satu anggota DPR dari salah satu partai,” pungkasnya.
Namun, tudingan Sjamsir secara tidk langsung dibantah Mensesneg Hatta Rajasa. “Para menteri itu tetap solid. Memang kadang ada saja dinamika di lapangan,” kata Hatta di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Kalau memang solid, lantas, siapa yang dimaksud sontoloyo oleh Syamsir? Hatta mengaku tidak tahu. Mantan Menhub itu malah meminta wartawan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Sjamsir yang telah mengungkap bahwa ada menteri yang dalam rapat kabinet menyetujui kenaikan BBM tapi berkata sebaliknya di depan DPR. Meski begitu, Hatta tidak menganggap pernyataan Sjamsir sebagai pemecah belah kabinet. “Saya kira tidak mungkin begitu maksudnya,” ujarnya.
Ketum Dewan Tani Indonesia (DTI) FY Siap Ditangkap
Sementara itu, Ferry Yuliantono yakin bahwa inisial FY dari Sjamsir Siregar memang ditujukan kepadanya. Ferry yang sedang berada di China membantah melarikan diri. Dia siap ditangkap bila tiba di Jakarta. Sebelumnya, Sjamsir mengatakan FY yang diduga menungganggi demo anarkis sedang berada di luar negeri
“Saya bukan melarikan diri. Saya di Guang Zhou China sejak sepuluh hari lalu memenuhi undangan All China Youth Federation,” kata alumnus Universitas Padjadjaran yang menjabat Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan Ketua Umum Dewan Tani Nasional ini saat dihubungi, Kamis (26/6).
Ferry mengaku dirinya dikaitkan dengan aksi rusuh di gedung DPR dan depan Kampus Atma Jaya, karena selama ini dirinya memang dari awal terlibat dalam aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM dan mengawal terus usulan hak angket DPR. Meski begitu, dirinya tidak pernah menganjurkan agar demo itu dilakukan secara anarkis.
“Sebelum saya ke China, saya diwawancara Q Channel, saya mengatakan dalam rangka mengawal hak angket, kami akan kepung DPR,” ujar dia. Bisa jadi, kata ‘kepung’ inilah yang mengantarkan tuduhan bahwa Ferry terlibat dalam demo rusuh ini. Padahal, menurut dia, ‘kepung’ yang dimaksud hanya melakukan aksi mengelilingi gedung DPR.
Selain itu, kata Ferry, dirinya juga pernah menemui pimpinan FKB dan FPDIP, yang sejak awal menjadi inisiator usul hak angket BBM. “Dalam audiensi itu saya juga sampaikan bahwa kami akan terus mengawal hak angket dan mengepung DPR,” ujar dia.
Ferry mengaku, meski di China, dirinya tetap berkomunikasi dengan elemen-elemen lain terkait aksi menolak kenaikan harga BBM dan mendorong DPR untuk menggunakan hak angket BBM. “Tapi, mungkin karena aksi ini juga dalam rangkaian kasus kematian mahasiswa Unas, bisa jadi demo itu akhirnya berakhir seperti itu,” terang dia.
Saat ditanya mengenai isu bahwa dirinya akan ditangkap setelah tiba di Indonesia, Ferry mengaku siap. “Ya saya siap saja. Saya juga telah meminta dukungan kepada teman-teman di Tanah Air untuk melakukan pembelaan terhadap saya,” kata dia.
JS Jadi Tersangka
Sementara itu, Ketua Panitia Temu Aktivis Lintas Generasi (Tali Geni) Jeffry Silalahi ditetapkan sebagai tersangka. Jeffry dituduh sebagai pelaku rusuh 24 Juni. Alumni sebuah universitas swasta di Jakarta ini diciduk Rabu (25/6) dan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
“Pemeriksaan semalam menetapkan Jeffry sebagai tersangka,” kata kuasa hukum dari tim advokasi aksi kenaikan harga BBM, Sarmanto Tambunan, Kamis (26/5) pukul 11.00 WIB. Informasi ini berbeda dengan keterangan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Abu Bakar Nataprawira yang tidak menyebutkan Jeffry sebagai tersangka.
Namun, karena merasa tidak bersalah Jeffry menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Dia menyangkal karena merasa tidak melakukan pasal yang dituduhkan,” ujar Sarmanto.
Sementara aktivis lainnya yakni Andi Rahmat, kata Sarmanto, meski diperiksa karena kasus yang sama, hanya ditetapkan sebagai saksi. Sedangkan Irjen Abu Bakar sebelumnya menyatakan Andi Rahmat sudah menjadi tersangka.
Tali Geni adalah kumpulan aktivis dari berbagai elemen yang berasal dari puluhan kota. Mereka melakukan kegiatan di Tugu Proklamasi sejak Senin 23 Juni lalu. Pada 24 Juni, mereka turun jalan dan berdemo di kantor pusat Freeport, gedung DPR, dan di depan kampus Atma Jaya.
Hingga kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan lima tersangka pelaku rusuh di DPR dan Universitas Atma Jaya pada 24 Juni 2008 lalu. Mereka telah ditahan dan masih menjalani pemeriksan intensif. Pada 24 Juni 2008, polisi mengamankan 16 orang. Sedangkan pada 25 Juni 2008 malam, polisi menahan dan menetapkan 2 tersangka.
“Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka. Sedangkan 5 kita bebaskan karena tidak terbukti, dan 8 orang sudah kita lepas,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol I Ketut Untung Yoga Ana di Polda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (26/6).
Tiga orang yang sudah ditahan yakni SN, AD, dan RHS. Sedangkan dua orang lainnya yang ditahan malam kemarin, adalah Jefry Silalahi dan Andi Rahman.
SN dan AD terlibat dalam pengrusakan dan pembakaran mobil Toyota Avanza. Sedangkan RHS terlibat dalam pengrusakan pagar Plaza 89 Kuningan. Jefry dan Andi juga terlibat aksi di DPR dan Atma Jaya.
Untung juga menjelaskan, pasal yang disangkakan pada SN, AD dan RHS yakni pasal 170 KUHP. Sedangkan pada Jefry dan Andi terkena pasal 170, 187 jo pasal 55 KUHP.
Menurut Untung, 8 orang yang sudah dilepas Polda sewaktu-waktu masih dapat dipanggil untuk diperiksa. Selain menangkap Jefry dan Andi, polisi juga mengamankan 27 orang di Stasiun Jatinegara karena terkait kerusuhan di DPR dan Atma Jaya.
Periksa Rizal Ramli!
menyusul tudingan Kepala BIN Sjamsir Siregar terhadap FY, yang diduga kuat Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI) Ferry Yuliantono, sebagai dalang kerusuhan di DPR dan kampus Unika Atma Jaya 24 Juni lalu, muncul wacana agar polisi juga memeriksa Rizal Ramli selaku ketua KBI. Mengenai hal ini, polisi bersikap hati-hati.
“Ini kan negara hukum. Kita harus punya bukti materiil. Kalau sepanjang wacana dan isu-isu itu harus dilakukan penyelidikan yang dilakukan secara bertahap,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Untung Yoga Ana di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Kamis (26/6).
Untung juga enggan berkomentar saat ditanya soal keterlibatan Ferry dan anggota DPR dalam aksi demo mahasiswa. Dia hanya mengatakan, polisi harus mengikuti prosedur yang berlaku.
“Informasinya sih terima kasih. Tapi ini kan penegakan hukum. Maka harus ada langkah-langkah dan prosedur pembuktian. Hal itulah yang dikerjakan polisi, yaitu mengikuti prosedur-prosedur tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya Sjamsir menyebut demo mahasiswa yang berujung kerusuhan di DPR dan depan kampus Unika Atma Jaya didalangi oleh aktivis berinisial FY. Diduga kuat, FY ini adalah Ferry Yuliantono yang saat ini menjabat sebagai Sekjen KIB.
Yuddy Menantang
Sementara itu, anggota DPR dari FPG Yuddy Chrisnandi menantang Sjamsir untuk membukanya secara blak-blakan siapa anggota DPR yang mengongkosi demo anarkis. “Sebut saja namanya, kaya banget bisa biayai demo,” cetus Yuddy dalam acara diskusi dan peluncuran buku Mengelola Partai Politik di Wisma Antara, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin.
Yuddy meminta pemerintah berhenti mengajak rakyat untuk menebak teka-teki pelaku rusuh di DPR dan kampus Atma Jaya tersebut. Gaya seperti itu tidak cocok di era reformasi. “Sudahlah, pemerintah nggak perlu memakai gaya Orba, tuding sana tuding sini. Rakyat jangan diajak tebak-tebakan dan dibuat bingung,” jelas anggota Komisi I ini.
Yuddy sendiri termasuk pembelot Fraksi Golkar karena mendukung usul hak angket kenaikan harga BBM dan menolak pengajuan hak interpelasi. Padahal seluruh anggota Fraksi Golkar lainnya bersikap sebaliknya.
Atas sikapnya itu, Yuddy mengaku mendapat teguran lisan. “Saya dapat teguran lisan karena tidak mengikuti aturan Fraksi Golkar untuk lebih menggunakan hak interpelasi dan bukan hak angket,” katanya.””Ke depan, saya diminta untuk lebih menaati garis yang telah ditetapkan oleh partai,” imbuh dia.
Meski Yuddy membangkang dari kebijakan partai, namun dia menolak disebut membangkang. “Saya tidak berkhianat. Saya adalah wakil rakyat. Apakah di mata rakyat saya berkhianat?” Yuddy balik bertanya. Dia menyatakan, sikap fraksinya bertentangan dengan kehendak rakyat. “Sebagai wakil rakyat yang saya ikuti adalah rakyat.”
Sementara itu, DPR, kemarin, telah membentuk panitia khusus (pansus) angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Tim ini terdiri dari 50 orang dari berbagai fraksi. “Tadi (kemarin, red) telah ditetapkan pansusnya yang diberi nama Pansus Angket. Tim ini berjumlah 50 orang dan diambil secara proporsional,” ujar Ketua DPR Agung Laksono usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6).
Agung menjelaskan banyaknya anggota Pansus Angket ini dilihat dari persoalan kenaikan BBM yang dinilai sangat serius. Hal ini perlu ditindaklanjuti segera.
Sementara itu Wakil Ketua FPDIP Panda Nababan menyatakan bahwa Pansus Angket ini diharapkan mampu mengungkap persoalan mendasar di bidang energi. “Panitia Angket ini tidak bisa ditafsirkan macam-macam. Dalam hak angket semua akan dipanggil, karena ini merupakan penyelidikan terhadap suatu kebijakan,” ujarnya di tempat yang sama.
FPAN pun berharap tim ini dapat segera disahkan dalam rapat paripurna tanggal 1 Juli mendatang. “Saya berharap tanggal 1 Juli, sidang paripurna dapat mengesahkan Panitia Angket ini agar segera dapat bekerja,” ujar Ketua FPAN Zulkifli Hasan.(ful/wis/dit/ami)
Komentar
Posting Komentar
Mo Komentar Disini Bos,,,