KLB DBD, Masih Anak Tiri

JOMBANG-Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun, status tersebut 'seolah-olah' masih dianak tirikan oleh beberapa kalangan pejabat daerah setempat, baik oleh legeslatif maupun eksekutif.

Dianak tirikan dalam arti, bukti ketidak ada responsifitas eksekutif dan legeslatif dalam keseriusan menagani KLB DBD yang menewaskan 19 orang hingga kemarin (20/2) itu, di lontarkan oleh kalangan Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) yang ada di Jombang.

Aan Anshori, Direktur LSM Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) ini menilai, bahwa pihaknya masih pesimis jika KLB DBD di Jombang bisa secepatnya teratasi. Sebab, pihak eksekutif maupun legeslatif masih terlihat belum berbuat banyak, terkait puluhan korban nyawa yang melayang akibat serangan nyamuk mematikan itu.

Dia mengatakan, status KLB DBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu terkesan simbolik. Lantaran, status KLB tersebut tidak diimbangi dengan sebuah kinerja yang kongkrit. Hal ini terlihat, lanjut Aan, dari kunjungan kerja yang dilakukan beberapa anggota dewan ke luar pulau itu, tidak ada satupun yang membahas kepentingan masyarakat banyak terkait penanganan status KLB DBD itu.

“Kalau wakil rakyat itu serius membahas penanganan status KLB, jelas agenda itu diikutkan. Masak semua anggota dewan baik komisi A-D tidak ada ditempat semua, mana komitmen anggota dewan terhadap kepentingan rakyat,?,” keluhnya.

Dia menambahkan, hearing yang dilakukan pihaknya dengan komisi D terkait status KLB DBD yang terjadi di Jombang tersebut, sampai hari ini belum ada respon dari kalangan anggota dewan. Pembentukan perda DBD yang diangendakan oleh wakil rakyat itu sampai hari ini belum dilaksanakan.

“Sampai empat hari ini semua anggota dewan tidak ada ditempat, baik komisi yang membidangi hukum maupun kesra, semuanya keluar daerah. Ada yang ke Batam, Bali, Jakarta, dan kekota-kota lainnya. Tapi satu hal yang saya sayangkan dari kungker dewan itu. Penanganan KLB DBD tidak masuk dalam agenda mereka,” rinci Aan.

Di singgung soal pembuatan perda DBD, Ketua Komisi A Joko Triono, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan dari Komisi D terkait pembantukan perda DBD itu. Dia mengatakan, jika sampai hari ini pihaknya belum menerima laporan hasil hearing yang dilakukan oleh komisi yang membidangi kesehatan itu dengan sejumlah LSM beberapa waktu lalu.

“Komisi A belum menerima laporan dari komisi D kalau ada pembentukan perda DBD. Kalaupun ada, kita pasti bahas,” kelit ketua komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu.(ami).