Little Marcos

Terkait pemberitaan media tentang pemotongan ADD JOMBANG - Terkait pemberitaan yang dilakukan oleh sejumlah media cetak, mengenai adanya dugaan penyalahgunaan program ADD (Alokasi Dana Desa) yang terjadi di Kecamatan Mojoagung, Jombang. Imam Sudjiono, Camat setempat, memilih bungkam. Pasalnya, Imam Sudjiono yang dituding beberapa Kepala Desa telah menyunat dana Rp 1,8juta dari program bantuan ADD itu, mengelak dari kejaran wartawan, ketika hendak dimintai tanggapan. Saat itu, Imam sudjiono, yang baru saja selesai rapat dengan jajaran Kepala Desa se-Kecamatan Mojoagung, dalam acara Musyawarah Pembangunan (musrenbang). Seketika itu juga, saat dikonfirmasi, dirinya langsung masuk keruangan dan memilih menyibukkan diri sembari menelfon dan berbicara kepada sebagian stafnya. Alhasil sejumlah wartawan dari media cetak pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lantaran Imam tidak merespon pertanyaan yang dikeluarkan oleh sejumlah kuli tinta itu. Dikonfirmasi mengenai tudingan yang dilayangkan k...

Tiap desa disinyalir mendapat potongan Rp 1,8 juta JOMBANG- Janji Bupati, Suyanto, yang menjamin bakal tidak ada pemotongan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 321 desa yang ada di Jombang, kini 'meleset'. Pasalnya, di Kecamatan Mojoangung, pihak Camat malah melakukan pemotongan sebesar 1,8 juta bagi tiap-tiap desa. Dengan dalih administrasi dan pembuatan Surat Pertangung Jawaban (SPJ). Rahmad Jaya, Kepala Desa (Kades) Kauman, kec Mojoangung, mengatakan, bahwa program ADD tahap pertama yang mencapai Rp 60-80 juta untuk masing-masing desa itu, diduga telah dipotong alias disunat oleh Imam Sudjiono, Camat setempat. Dikatakan dia, pemotongan yang dilakukan Camat sebesar Rp 1,8 juta perdesa itu, dilaksanakan di 17 desa dari 18 desa yang ada di Mojoagung. Satu desa yang tidak dipotong itu adalah Desa Kauman. “ Khusus untuk Desa Kauman, pemotongan itu tak berlaku. s aya memang sengaja menolak, karena menurut saya camat sudah kelewatan,” ujar Yaya, Panggilan akrabny...

JOMBANG- Pencalonan k ader Muslimat NU Jombang, Hj Munjidah Wahab, dalam pentas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 23 Juli 2008 nanti, besar kemungkinan bakal mendapat ganjalan. Pasalnya, hasil tausiyah PCNU Jombang, sepakat, tidak akan merestui kadernya jika ada yang mencalonkan diri dipentas pilkada mendatang. Menaggapi hal itu, Hj. Munjidah Wahab tetap optimis untuk maju dalam pentas Pilkada mendatang. Ia bahkan mengkalim mempunyai kans besar untuk lolos dalam kontestasi 23 juli itu. Menurutnya, fatwa kyai yang berakibat pada terganjalnya pencalonan dirinya. Dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam pengembangan wacana dan opini dalam politik praktis. Dia juga mengatakan, sebagai perempuan dirinya selalu terbentur dengan wacana klasik yang sudah berkembang didunia Islam. Karena konsep kepemimpinan yang diwacanakan dalam dunia islam tersebut, selalu saja bermuara pada konsep khilafiah. “ Kepemiminan perempuan itu wacana lama dan selalu bermuara pada khilafiah. Itu perbedaan pen...

JOMBANG -Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun, status tersebut 'seolah-olah' masih dianak tirikan oleh beberapa kalangan pejabat daerah setempat, baik oleh legeslatif maupun eksekutif. Dianak tirikan dalam arti, bukti ketidak ada responsifitas eksekutif dan legeslatif dalam keseriusan menagani KLB DBD yang menewaskan 19 orang hingga kemarin (20/2) itu, di lontarkan oleh kalangan Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM) yang ada di Jombang. Aan Anshori, Direktur LSM Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) ini menilai, bahwa pihaknya masih pesimis jika KLB DBD di Jombang bisa secepatnya teratasi. Sebab, pihak eksekutif maupun legeslatif masih terlihat belum berbuat banyak, terkait puluhan korban nyawa yang melayang akibat serangan nyamuk mematikan itu. Dia mengatakan, status KLB DBD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu terkesan simbolik. Lantaran, status KLB tersebut tidak diimbangi dengan...

JOMBANG -Terkait adanya indikasi semakin tidak jelasnya penetapan Perda anti minuman keras dan prostitusi yang sedang digagas oleh DPRD Jombang setahun yang lalu. Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Jombang kemarin (19/2) akhirnya mendesak kepada DPRD setempat segera merampungkan Perda tersebut. Selain itu, PCNU juga meminta kepada DPRD untuk berinisiasi soal penerbitan Perda Pendidikan dan Perda Perlindungan Petani. Sekretaris Tanfidziah PCNU KH.Hamid Bishri, SE, M.Si ditemui disela-sela acara audiensi PCNU dengan elemen Muspika kemarin menegaskan, pihaknya mendukung sekaligus mendorong kepada DPRD untuk segera merampungkan Perda anti Miras dan prostitusi. "Perda tersebut dipandang sangat penting bagi masyarakat Jombang. Tudingan beberapa pihak yang menyebut Perda tersebut sebagai perda anti maksiat yang dikhawatirkan akan melanggar hak-hak warga negara harus dibuktikan terlebih dulu dari Perda yang dihasilkan nanti," tegas Kyai muda ini. Sementara itu, secara terpisah Ke...

Kajari Jombang, Lamban Sita Aset Koruptor JOMBANG -Meski status Bambang Irawan sudah ditahan dilapas. Namun sampai hari ini Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang masih belum menyita aset milik tersangka kasus korupsi uang PDAM Rp 198 juta tersebut. Penyitaan aset yang dimiliki Bambang Irawan seharusnya sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Sebab, sebelum ada putusan pengadilan, penyitaan aset tersebut sudah seharusnya dilakukan secepatnya. Dengan tujuan mencegah kesulitan penagihan uang pengganti kepada negara sesudah putusan pengadilan itu ditetapkan. Sumardi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang, mengatakan, penyitaan aset tersangka kasus korusi uang PDAM tersebut belum bisa dilakukan. Karena pihaknya masih menunggu surat dari Pengadilan Negeri (PN) Jombang. Kajari sendiri mengaku kesulitan jika pihak PN tidak secepatnya melayangkan surat, terkait penyitaan aset hasil korupsi Bambang itu. "Kita kesulitan melakukkannya, karena kita harus menuggu surat dari Pengadilan Negeri dulu,...

Buntut Kematian Akibat DBD Mencuatnya dugaan praktik pungli kepada masyarakat saat pelaksanaan fogging di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Jombang. Beberapa warga yang rumahnya dilakukan pengasapan ternyata ditarik biaya Rp 6 ribu. Menurut Kepala Desa Kedungbetik, Mustahjuddin, inisiatif warga untuk meminta fogging ini menyusul ditemukannya 13 kasus DBD (demam berdarah dengue) positif di desa setempat. “Agar warga tak panik, kami menggelar fogging meski harus dengan biaya sendiri,’’ terang Mustahjuddin. Terkait keresahan warga kian meluasnya serangan DBD, hingga sejauh ini Dinkes Jombang baru melakukan fogging di empat titik yang tersebar di beberapa kecamatan. Namun begitu, dalam pekan ini pihak dinkes menargetkan akan melakukan pengasapan pada 11 titik di beberapa kecamatan. ‘’Sudah mulai kami lakukan fogging gratis,’’ kata Endang juru bicara Dinkes Jombang, seakan menepis dugaan praktik pungli yang terjadi di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben. Untuk keperluan itu, pihakny...

Perda DBD Mangkrak, Dewan ngelencer JOMBANG – Secara diam-diam, sejumlah anggota DPRD kab jombang Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) sejak 2 hari lalu menggelar 'rekreasi' bersama ke Pulau Batam. Sementara, komisi yang membidangi aturan hukum ini masih memiliki PR besar terkait Perda DBD yang sudah dijanjikan untuk dirumuskan. Kontan saja, agenda pelesir yang dibalut kunker ini mendapat kecaman dari Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) setempat. Mereka menilai jika Dewan tak memiliki sense of crisis terkait masalah yang mendesak untuk dikerjakan. Aan Anshori, salah satu aktivis LSM yang gencar menyuarakan dibentuknya Perda Penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) menilai, Dewan seakan lepas tangan dengan PR yang pernah dijanjikan kepada sejumlah LSM beberapa waktu. Menurutnya, agenda kunker itu justru dianggap sebagai langkah mundur untuk memajukan Kab Jombang. ''Jangan jauh-jauh lah jika Dewan ingin memperbaiki Kab Jombang. Perda DBD yang pernah dijanjikan itu, selsaikan dul...

JOMBANG -Rekrutmen tenaga kerja (naker) PT Sejahtera Usaha Bersama (PT SUB) yang dinilai tidak mengakomodir warga sekitar disoal oleh warga Desa Diwek Kec Diwek Kab Jombang, Pasalnya, pembagian jatah penyerapan tenaga kerja (naker) bagi masyarakat sekitar perusahaan berdiri, dinilai telah melenceng dari kesepakatan yang dibuat warga dan perusahaan. Terkait tidak terakomodirnya 20 pemuda Desa setempat diperusahaan tersebut berdiri. Penolakan lamaran kerja yang dilakukan oleh PT SUB terhadap 20 pemuda Desa Diwek tersebut, membuat Kepala Desa (kades) setempat, Abdul Chafid. Resah, lantaran pihak PT SUB dinilai telah melanggar kesepakatan. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir jumlah pengagguran di Desa itu masih kurang. Bahkan, lanjut Abdul Chafid, jumlah rekrutmen naker PT SUB tersebut lebih banyak dari daerah luar. "Pihak PT SUB seharusnya lebih memprioritaskan desa kami. Bukan malah melakukan perekrutan naker dari luar," keluhnya. Menurutnya, kesepakatan yang di...

Kinerja Di nkes Jombang Kembali Tercoreng JOMBANG- Masih Ingat kah kita..?Berapa jumlah korban yang meninggal akibat serangan DBD pada awal tahun 2008 hingga sekarang? Dan masih terdengarkah kita ? Ketika belasan LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jombang (AMSJ) memprotes buruknya kinerja Dinas Kesehatan dalam menaggulangi penyebaran virus Aedes Aegypti itu ? Saat ini, kinerja Dinas Kesehatan (dinkes) Jombang kembali tercoreng. Pasalnya, dari 172 pasien yang terdeteksi positif terkena DB yang dirujuk ke RSUD Jombang sejak awal 2008 hingga sekarang (11/2). Sudah tercatat Enam Belas korban yang meninggal dunia, akibat gigitan nyamuk mematikan tersebut. Andi Bhinuko, kepala dinkes Jombang. Mengatakan, terkait pencegahan penyakit mematikan tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Namun karena proses pencegahan penularan virus mematikan itu membutuhkan dana yang besar. Pihak dinkes sendiri tidak bisa berbuat banyak, lantaran proses pencairan dana yang dia ajuk...

JOMBANG- Menguatnya sinyalemen kekurang akuratan diagnosis dokter dalam penanganan pasien DBD memantik reaksi keras kalangan DPRD Jombang. Mereka menilai akibat tidak validnya diagnosis awal tersebut mengakibatkan jumlah pasien meninggal dunia akibat gigitan nyamuk A ides Aegypti itu tidak terbendung lagi. Upaya yang dilakukan pihak Dinkes dan Rumah Sakit dinilai masih jauh dari maksimal. Dewan juga mendesak agar dokter yang menangani pasien (Demam Berdarah Dengue) DBD segera dievaluasi, mengingat dari hasil pantauan dewan, saat ini rata-rata pasien yang meninggal dunia dikarenakan terdeteksi sudah dalam kondisi kritis. ”Tahun lalu kan sudah dilakukan pelatihan terhadap dokter tentang penanganan DBD, kenapa hal ini harus terulang lagi. Pelayanan prima yang selama ini didengungkan RS Jombang jangan cuma jadi lips service, ” sesal HM Fadholi anggota komisi D DPRD Jombang. Politisi Partai Golkar ini juga mendesak agar IDI Jombang juga segera bertindak sehingga dugaan salah diagnosis...

Terkait Ketatnya Aturan Golkar JOMBANG– Kendati mendapat tentangan kuat diinternal Partai Golkar, Ridwan Hisjam tetap optimis bakal bisa maju dalam Pilgub jatim 2008. Ia mengaku sudah melakukan pendekatan intens untuk menyamakan agenda dengan Sutjipto, cagub yang diusung PDI-Perjuangan (PDIP) tersebut. Gayung bersambut itu terungkap setelah Ridwan Hisjam yang diwawancarai wartawan saat kedatangannya di Jombang kemarin (8/2). Dirinya menggambarkan kesediaannya 'bersanding' dengan Sutjipto sebagai calon wakil gubernur (cawagub) Jatim dari PDIP. Tak urung, upaya pendekatan yang selama ini dilakukan kubu Sutjipto terbilang 'mujarab' untuk menggandeng Hisjam berpasangan dengan Sutjipto. Dikatakan Hisjam kemarin di Jombang, bahwa dirinya siap digandeng oleh cagub Jatim dari PDIP tersebut. Kepada Duta dirinya tak menampik, jika selama ini dirinya didekati kubu PDIP untuk bersama-sama maju sebagai pasangan cagub – cawagub Jatim 5 tahun mendatang. “Saya siap saja siapapun yang ...

JOMBANG- Lemahnya penanganan penanggulangan Demam Berdarah Degue (DBD) yang diklaim akibat sulitnya pencairan dana penanggulangan, dibantah keras Wakil Bupati Jombang Ali Fikri. Menurutnya, pada tahun anggaran 2008 ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk penanggulangan bencana khusus. Tak hanya itu, ia juga menyesalkan alasan Dinkes yang mengaku kesulitan mencairkan dana tersebut. Menurutnya, anggaran tak terduga senilai Rp3 miliar tersebut, sangat mudah dicairkan. Sehingga lanjut Fikri, salah besar jika ada yang mengaku mengalamai kesulita pencairan itu. ’’Kalau memang serius, ajukan ke kami. Hanya butuh SK Bupati saja, anggaran itu bisa dicairkan,’’ tegasnya. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kab Jombang, Endang Setyawati tetap mengaku jika pihaknya kesulitan mencairkan dana penanggulangan DBD itu. Menurutnya, tak serta-merta Dinkes bisa mengambil dana darurat tersebut. ’’Itu kan butuh persetujuan DPRD. Kalau ini dilangga...

JOMBANG -Untuk kesekian kalinya, sebuah rangkaian kereta api Bangun Karta Jurusan Jombang-Jakarta, kembali mengalami kecelakaan. Namun, kali ini hanya bagian gerbong makan saja yang keluar jalur rel. Adapun gerbong penumpang dan lokomotif penggerak tetap aman. Kepala Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun Eko Budiono mengungkapkan, gerbong makan kereta bisnis E 37 Bangun Karta jurusan Jombang-Jakarta anjlok di jalur langsir stasiun Jombang, sekitar pukul 10.30 WIB. "Karena lokasi anjloknya gerbong makan KA Bangun Karta jurusan Jombang-Jakarta itu tidak di jalur utama. Jadi tidak berpengaruh terhadap jadwal pemberangkatan kereta," kata Eko dari Madiun melalui sambungan telepon, Kamis (7/2). Berapa kerugian akibat kecelakaan ini belum diketahui. "Kemungkinan kami akan keluar biaya untuk pengangkatan Gerbong yang anjlok itu saja," pungkas Eko. Selain itu Kepala Stasiun Kota Jombang Sugiyanto, saat di temuai di lokasi anjloknya ker...

JOMBANG- Ditemukannya Jasad Mbok Raki di tempat peristirahatannya yang terakhir alias pemakaman umum, yang terletak di Dsn Bangun Rejo Ds Gondek Kec Mojowarno, tadi pagi (6/2) sempat gegerkan warga sekitar. Pasalnya, jasad yang sudah dikubur selama 28 tahun tersebut ditemukan dalam keadaan utuh. Menurut Sutaji, salah satu saksi mata yang pertama kali menemukan jasad tersebut, menjelaskan, ketika dirinya sedang membersihkan sungai untuk saluran irigasi ke sawah, ternyata ada aliran sungai yang bocor menggenangi pekuburan. Setelah dia lihat, ternyata aliran tersebut sudah menggerus tanah pekuburan. Sutajipun dengan cepat untuk membereskan aliran tersebut. "Saya tak tahu mas, waktu saya membersihkan sungai, saya melihat ada aliran air yang bocor ke pemakaman. Setelah saya cek, ternyata aliran air tersebut sudah masuk ke pekuburan. Setelah itu, saya melihat ada jasad yang masih utuh di antara empat jasad yang sudah hancur dan menggantung di sela-sela tanah yang berlubang karena terge...

JOMBANG- Domisili sebuah perusahaan, selayaknya harus memperhatikan berbagai aspek, terutama masalah lingkungan dan tenaga kerja. Itulah kenapa warga yang terdiri dari 3 Desa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap perusahaan terkait masalah teknis penyerapan tenaga kerja dan pengolahan limbah yang di lakukan oleh PT Kimia Farma Unit Produksi Watudakon, Desa Jombok Kesamben Kab. Jombang. Proses rekrutmen tenaga kerja PT Kimia Farma selama ini hanya memakai tenaga kerja dari luar daerah, bukan memperkerjakan warga sekitar perusahaan. Dari masalah tersebut warga yang terdiri dari Desa Jombok, Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kab Jombang, serta Desa Tempuran, Kec Pulo Kab Mojokerto menuntut penyerapan tenaga kerja untuk warga. Bukan hanya itu saja, pendemo juga mempertanyakan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat yang selama ini dinilai sangat minim, pasalnya kontribusi perusahaan terhadap desa, baik itu pembangunan, maupun pengentasan pengangguran tidak ada ...

Korban pun Diintimidasi JOMBANG– Departemen Agama (Depag) Jombang, melalui Kasi Madarasah Pendidikan Dasar (Mapenda). Memilih bungkam. Pasalnya, Depag selaku pihak yang memiliki otoritas kebijakan terhadap hal tersebut. Mengaku belum dapat memutuskan sanksi atas pelaku pemangkasan honor yang dialami sejumlah GTT di MI Al Azhar Sambong Dukuh Kec Jombang beberapa hari yang lalu. Taufiqurrohman Kepala Kasi Mapenda mengatakan, bahwa pihaknya belum berani melakukan langkah konkrit. Dengan alasan pihaknya masih menunggu Kepala Depag Jombang, Warsito Hadi untuk berkordinasi. Karena, Kepala Depag sendiri, belum mempelajari rentetan kasus 'sunat-menyunat' honor GTT yang diduga dilakukan oleh Kasek Al Azhar tersebut. "Sudahlah Mas, biarlah kasus ini kita kaji dulu. Dan saya tidak berani memutuskan sanksi kepada Kepala Sekolah jika memang benar melakukan pemotongan," ujar Taufiqurrohman. Selebihnya, Taufiqurrohman , saat di konfirmasi melalui telefon. Mengatakan jika dirinya ...

Keluarga Miskin Pun Gigit Jari JOMBANG -Impian keluarga miskin (Gakin) untuk mendapat bantuan kesejahteraan dari Program Keluarga Harapan dipastikan tertunda. Pasalnya program dari pengalihan pemberian BLT tersebut sampai sejauh ini masih belum ada kejelasan pelaksanaanya. "Memang sampai sejauh ini belum ada sosialisasi ke pihak kami terkait masalah tersebut," ungkap Bambang Sutrisno, Kades Karang Dagangan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo. Ditambahkan dia, jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) didesanya yang dimasukkan dalam program ini oleh pihak Bappeda Jombang berjumlah 40 KK, Dia juga mengaku sempat bingung karena program yang sangat diharapkan masyarakat miskin didesanya, sejauh ini belum juga ada kejelasan. " Yang jelas masyarakat miskin sangat berharap agar program tersebut segera terwujud," ceritanya setengah berharap. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial (DPMS) Jombang Drs Ahmad Baedhowi MM. Saat dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa molornya realisa...